Bos Hotel Asing Ini Sempat Keluhkan Kebijakan Jokowi

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal periode pemerintahan sempat melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) rapat di hotel. Bos hotel Accor mengeluhkan kebijakan tersebut. Okupansi atau tingkat isian kamar hotel yang dia operasikan mengalami penurunan.

Namun, belakangan aturan ini lebih dilonggarkan. Namun dengan sejumlah syarat.

Chief Operating Officer Accor Gerard Guillouet mengaku, terjadi penurunan drastis dari okupansi hotel hingga akhir 2014 lalu.

"Ada efek besar. Semua hotel merasakan. Ruang rapat punya banyak dan telah tanam modal. Ada efeknya. Cuma sekarang lebih fleksibel," kata Gérard saat acara MoU antara Accor dan Bank Mandiri di Pullman Hotel Thamrin, Jakarta, Rabu (20/5/2015).

Gerard menjelaskan, tidak semua hotel yang dikelola Accor terkena dampaknya. Hanya hotel yang lokasinya dekat kantor pusat pemerintahan yang paling merasakan dampak kebijakan larangan PNS rapat di hotel.

"Segmen pemerintah turun sekali. Kalau di Bali kita kelola 20 hotel. Nggak banyak rapat pemerintah di sana. Kalau Bandung, Jakarta, Jogja turun karena dekat kantor pemerintahan," ujarnya.

Ia mengatakan, akibat kebijakan ini, tingkat isian hotel menurun sampai 5% bila dibandingkan tahun lalu. Namun dia yakin, permintaan atau tingkat isian hotel akan kembali normal setelah periode semester ke-2.

"Bagian ke-2 tahun ini setelah Ramadhan naik. Semester pertama Januari-Juli turun 4-5 persen. Sedangkan September-November cukup kuat naiknya," ujarnya.

Hotel yang dioperasikan oleh Accor Group seperti segmen up scale: Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure sedangkan segmen mid scale: Novotel, Suite Novotel, Mercure dan Adagio. Accore juga mengoperasikan beberapa brand hotel kelas ekonomi atau low budget seperti ibis, ibis Style, ibis budget, adagio access dan hotel F1.

Seperti diketahui, pemerintah mulai memperlonggar aturan larangan rapat PNS di hotel.

(Feby Dwi Sutianto/Zulfi Suhendra)