Tambahan Subsidi PSO Harus Diajukan Lewat Departemen Teknis

Jakarta - Depkeu mengatakan, bagi BUMN yang akan mengajukan tambahan subsidi PSO (public service obligation) harus mengajukannya lewat departemen teknis. Selanjutnya usulan tersebut akan dibahas lewat mekanisme APBN perubahan. "Saya kira itu harus diajukan lewat mekanisme APBN-P. Jadi agak sulit mengatakan apakah bisa disetujuai atau tidak," kata Dirjen Perbendaharaan Depkeu, Mulia P Nasution di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (17/2/2005).Mulia menjelaskan, sebelum dibahas lewat APBN-P, masing-masing BUMN harus mengajukan secara resmi lewat departemen teknis. "Sejauh ini kalau yang mengajukan ke saya belum ada," ungkapnya. Sebelumnya sejumlah BUMN yang menjalankan PSO meminta kepada DPR agar memperjuangkan adanya tambahan subsidi. Misalnya saja PT Pos ndonesia yang pada tahun 2005 ini mengajukan subsidi PSO sebesar Rp 161,851 miliar guna membiayai 2.341 kantor pos di luar kota ternyata yang disetujui hanya Rp 50 miliar. PT Pelni juga mengaku masih mengalami kekurangan subsidi PSO mencapai Rp 42 miliar karena dari kebutuhan pembiayaan PSO sebesar Rp 292 miliar ternyata pada tahun 2005 ini hanya mendapatkan subsidi PSO Rp 250 miliar. Hal senada juga dialami PT Kereta Api (PT KA). Dari subsidi PSO yang diajukan Rp 294,9 miliar, yang disetujui hanya Rp 200 miliar sehingga masih mengalami kekurangan Rp 94,9 miliar. Disebutkan pula, sepanjang tahun 2002-2003, PT KA mengalami kekurangan bayar PSO Rp 1,073 triliun. Usulan penambahan subsidi PSO juga diumumkan oleh BUMN pupuk karena subsidi PSO yang dialokasikan pada tahun 2005 sebesar Rp 1,3 triliun hanya diperuntukkan bagi subsidi pupuk urea dan NPK. Sedangkan saat ini petani juga memperlukan harga pupuk yang murah untuk jenis SP 36 dan ZA. (qom/)