.webp)
Untuk memperkuat proses pembahasan, hari ini Bambang mendengarkan saran dari perwakilan semua fraksi di DPR. Masukan pertama datang dari Fraksi PDIP. Daniel Lumban Tobing yang mewakil Fraksi PDIP menjelaskan, asumsi-asumsi yang disampaikan oleh pemerintah masih dalam koridor wajar, meskipun Indonesia masih dihantui perlambatan ekonomi.
"Fraksi PDIP apresiasi pertumbuhan proyeksi ekonomi 5,8-6,2%. Angka itu moderat dan rasional. Angka inflasi 3,0-5,0 dinlai wajar. Penetapan ICP (harga minyak) US$ 60-US$ 80/barel, kemudian lifting minyak 830 ribu-850 ribu barel per hari," kata Daniel saat membacakan pandangan fraksi di Ruang Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2015).
Sementara itu, perwakilan Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara menjelaskan penyusunan APBN 2016 harus mendukung visi misi pasangan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla saat kampanye. Dari data ekonomi global dan nasional, Partai Golkar memandang asumsi fiskal bisa dinaikkan lagi, karena proyeksi adanya pertumbuhan ekonomi yang berpotensi naik
"Pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,8% bisa ditingkatkan. Itu terbukti dari prediksi bank dunia, optimisme perbaikan investasi kemudian defisit neraca perdagangan masih tekan. Lifting minyak dan ICP penting untuk susun APBN, nanti bisa hitung subsidi dan pendapatan minyak," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Fraksi Partai Gerindra Willgo Zainar, menyebut target asumsi fiskal yang dipaparkan pemerintah terlalu optimistis. Gerindra memandang kondisi ekonomi nasional dan global masih belum kondusif.
"Fraksi Gerindra berpendapat pertumbuhan ekonomi 5,6-5,8% terlalu optimistis. Pertumbuhan ekonomi realitanya 4,7%. Yang realistis 5,5% dengan catatan ekonomi China membaik. Pertumbuhan ekonomi 2016 masih rendah karena rendahnya harga komoditas yang menjadi andalan perdagangan dan rendahnya konsumsi masyarakat," ujarnya.
Willgo juga memandang, pemerintah harus menggeber target penerimaan pajak yang realisasinya masih rendah di kuartal I-2015. Cara lain menaikkan penerimaan yakni, pemerintah bisa menata sektor kelautan dan perikanan, kehutanan, dan pertambangan.
"Pemberantasan illegal fishing, illegal mining, illegal logging. Sektor kelautan perikanan bisa menjadi sumber pendapatan baru. Kemudian melanjutkan renegosiasi kontrak karya dengan Freeport, Newmont dan perusahaan tambang lainnya," ujarnya.
Pihaknya juga sepakat dengan program pemerintah yang menggeber pembangunan infrastruktur hingga seluruh Indonesia, namun Gerindra kurang sepakat cara pemerintah menghentikan subsidi BBM kemudian dialihkan ke sektor infrastruktur.
"Saya nggak setuju pembangunan infrastruktur dari pencabutan subsidi BBM karena subsidi BBM adalah hak rakyat," tuturnya.
(Feby Dwi Sutianto/Wahyu Daniel)
