.webp)
Jokowi mengatakan, selama ini bobot terbesar inflasi ada di komoditas pangan, misalnya beras menyumbang 4,02%, daging ayam 1,1% yang di dalamnya ada biaya angkut. Selain itu, ada daging sapi, cabai merah, bawang merah.
Ia meminta kepala daerah menganggarkan operasi pasar dengan menjual kebutuhan pokok lebih murah dari harga pasar, atau bisa melakukan operasi pasar bentuk lain.
"Atau bisa juga seperti yang dilakukan di Jatim, operasi pasar tapi tidak untuk barang, tapi angkutannya," kata Jokowi bersama Gubernur BI dan Mendagri saat memimpin rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Sahid Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (27/5/2015).
Menurut Jokowi, bila para pemerintah daerah aktif memantau harga dan segera melakukan oprasi pasar bila harga mulai ada kenaikan, maka inflasi bisa dikendalikan. Pemda bisa menganggarkan dana operasi pasar kebutuhan pokok dalam rangka pengendalian inflasi.
"Saya kira provinsi kabupaten kota bisa taruh anggaran untuk operasi pasar. Beras mahal, pasok beras, cabai mahal pasok cabai. Kalau provinsi kabupaten kota melakukan itu saya kita, inflasi akan terkendali," katanya.
Jokowi mengatakan, pada 2014 ada provinsi yang mencatat inflasi tertinggi seperti Kota Padang 11%, dan 12 % di Kabupetan Merauke, namun ada juga ada kota yang inflasinya rendah seperti Manokwari hanya 5%. Ia juga mengatakan selama Januari-Maret 2015, secara nasional tercatat deflasi.
"Hampir setiap minggu saya lihat, kota dengan inflasi mana yang rendah dan tinggi. Hati-hati untuk daerah-daerah yang tinggi terhadap inflasi. Harus melihat sebetulnya apa yang mendorong inflasi di daerah itu," kata Jokowi.
Faktor yang juga menyebabkan, inflasi adalah soal minimnya infrastruktur. Infrastruktur yang baik akan berdampak pada efisiensi sehingga bisa menekan harga barang.
"Karena memang dengan infrastruktur inilah nantinya akan bisa kita tekan harga. Kalau transportasi murah, maka harga murah," katanya.
(Maikel Jefriando/Suhendra)
