Kepala Daerah Curhat ke Jokowi Takut Operasi Pasar, Ini Alasannya

Jakarta - Masalah inflasi dan harga pangan menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Operasi pasar, menjadi salah satu cara untuk menahan kenaikan pangan. Tapi ternyata ada sejumlah pemda yang takut operasi pasar. Kenapa ya?

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo mengatakan, mekanisme operasi menurut sejumlah pemda pasar rawan kriminalisasi.

"Beberapa pemda mengatakan kalau kami beli dengan harga tinggi dan menjual dengan harga murah, operasi itu membuat kami disangka merugikan negara," ungkap Agus Marto, usai pertemuan di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Ini diungkapkan Agus usai menemani Jokowi memimpin rapat koordinasi nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Rapat ini dihadiri menteri, gubernur dan sejumlah kepala daerah. Pertemuan berlangsung 2 jam.

Keluhan sejumlah pemda ini langsung dijawab oleh Presiden Jokowi. Cara yang paling tepat adalah, dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)‎ yang diatur dalam sebuah payung hukum, seperti peraturan daerah. Kemudian pemda tinggal menjalankan.

"Buat SOP, lalu jalankan sesuai SOP. Maka BPK, KPK, Kepolisian tidak akan keberatan selama dilakukan dengan konsisten dan konsekuen dan akuntabel," jelasnya.

Agus Marto menambahkan, Jokowi juga meminta agar aparat hukum aktif terlibat dalam dalam pengecekan distribusi barang. Termasuk juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Bila operasi pasar dapat dilakukan secara efektif, inflasi akan bisa ditekan. Sehingga harga barang, khususnya pangan tidak tiba-tiba meroket naik.

"Daerah sekarang sudah punya rekomendasi. Kejaksaan dan kepolisian juga harus yakinkan tidak ada halangan distribusi pangan dan tidak ada penimbunan dan minta KPPU untuk aktif," kata Agus.

(Wahyu Daniel/Angga Aliya)