.webp)
Pertemuan berlangsung tertutup selama kurang lebih 1,5 jam, sejak pukul 09.00 WIB.
"Koordinasi saja untuk memastikan agar penyelenggaraan jaminan sosial yang menjadi mandat UU SJSN dan BPJS bisa segera jalan," ungkap Hanif usai pertemuan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (4/6/2015).
Salah satu yang belum selesai adalah terkait dengan porsi iuran jaminan pensiun pekerja. Pemerintah dan kalangan dunia usaha masih belum mencapai kata sepakat. Opsinya 8% dari gaji pekerja diusulkan oleh Kemenko PMK, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian usulan 3% dari Kementerian Keuangan dan 1,5% dai Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
"Intinya ya nanti akan di-rataskan (rapat terbatas) , keputusannya dalam ratas. Opsi kan sudah ada pertimbangannya masing-masing. Nah ini kan kita masih akan rataskan dulu, Insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini lah," terangnya.
Arahan presiden, kata Hanif agar semua proses dapat berjalan sesuai dengan yang semestinya dan memberikan manfaat untuk perekonomian dan masyarakat sebagai nasabahnya.
"Jadi apa yang diputusksan mempertimbangkan soal kemanfaatan, ekonomi kita, dan lain sebagainya," jelasnya.
Elvyn menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan secara insititusi sudah siap untuk berjalan pada 1 Juli 2015. Peluncuran beroperasinya BPJK Ketenagakerjaan juga akan dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi di Cilacap, Jawa Tengah.
"Tadi saya juga melaporkan kepada Presiden tentang kesiapan BPJS TK untuk membangun perumahan di kawasan-kawasan industri, dan Presiden mendukung langkah dan rencana tersebut, dan juga akan segera dirataskan," jelas Elvyn.
(mkl/rrd)
