.webp)
Ketua BPK Harry Azhar Azis menuturkan saat ini banyak tanah pemerintah pusat dan daerah yang tidak bersertifikat. Harusnya ini menjadi program nasional untuk penyelesaian tanah yang bermasalah, pembenahan database tanah, disertai pembiayaan program dan target waktunya.
"Saat ini banyak tanah pemerintah pusat dan daerah yang tidak bersertifikat," ungkapnya saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/6/2015)
Kemudian adalah tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan (idle) perlu diinventarisasi. Lebih lanjut untuk ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) idle dan dikelola oleh pengelola barang, serta diatur secara harmonis di dalam peraturan yang mengatur penyusunan rencana kerja anggaran dan perencanaan kebutuhan BMN.
"Banyak tanah dan bangunan idle perlu diinventarisir," ujar Harry.
BPK juga menyoroti tindak lanjut recovery BLBI dan pemanfaatan aset properti eks BPPN. Menurutnya pemerintah perlu segera menyusun kebijakan pengelolaan yang tidak lengkap dokumennya serta meminta kepada Bank Indonesia untuk menyerahkan dokumen kepemilikan 90 unit aset properti yang masih dikuasai kepada pemerintah.
"Pemerintah perlu mengatur kebijakan pembayaran cukai hasil tembakau selesai diproduksi untuk dipakai dijual. Sehingga nilai cukai dan PPN yang dibayarkan akan sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran yang berlaku saat hasil tembakau selesai diproduksi," papar Harry.
Pemerintah juga perlu memberikan bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Terutama penggunaan sistem manajemen informasi objek, sumber daya manusia, dan dokumen pendukung.
(mkl/ang)
