Berantas Mafia, Jokowi: Butuh Waktu dan Proses, Tapi Rakyat Ingin Cepat

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berniat memberantas praktik-praktik persekongkolan bisnis alias mafia di Indonesia. Pemberantasan praktik seperti ini membutuhkan banyak waktu dan proses.

Jokowi mengakui, selama ini praktik haram tersebut merugikan rakyat dan keuangan negara. Praktik mafia ini, kata Jokowi, terjadi di banyak sektor bisnis dalam negeri.

"Pola-pola yang penuh persekongkolan, tidak bersih, seperti illegal fishing, illegal mining, illegal logging, mafia migas. Untuk megubah pola-pola itu bukan sesuatu yang mudah," ujarnya ketika ditemui detikcom di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2015).

Di sektor pangan, Jokowi mencatat ada kenaikan impor pangan hingga 350% dari 2003 hingga 2013, nilainya dari hanya US$ 3,3 miliar (Rp 43 triliun), melonjak menjadi US$ 14,49 miliar (Rp 188,4 triliun) dua tahun lalu.

"Apakah mau kita biarkan? Problem-problem ini memang harus diubah. Orientasi yang dulu konsumtif diubah jadi produktif. Apakah itu mudah? Ini butuh waktu dan proses. Rakyat inginnya cepat," katanya.

Perubahan yang Jokowi lakukan ini ternyata memunculkan tekanan dalam pemerintahannya. Jokowi tidak hanya merasakan tekanan tersebut, tapi juga merasakan langsung, terutama melalui menteri-menterinya.

"Memulai perubahan ini pasti ada perlawanan," ujarnya.

Tapi apakah Jokowi berani melakukan perubahan meski banyak tekanan dan perlawanan?

"Wong saya sudah memutuskan, masak enggak berani. Sudah memutuskan, sudah kita lakukan," katanya.

(ang/dnl)