.webp)
Sukiman (Anggota Banggar), menyebutkan posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sudah jauh dari asumsi pada APBN-P 2015. Di mana sekarang dolar mencapai Rp 13.300, sedangkan asumsinya hanya Rp 12.500.
"Ini sebelum kita masuk kepada anggaran 2016, saya ingin minta penjelasan dulu soal rupiah. Ini bagaimana koordinasi di pemerintah menghadapi ini semua," ungkapnya dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/9/2015)
Sementara itu juga ada permasalahan dari sisi inflasi dengan capaian di bulan Mei 0,50%, padahal dalam enam tahun terakhir ada kecenderungan deflasi. Pertumbuhan ekonomi pun juga diproyeksikan akan terealisasi di bawah asumsi yang ditetapkan 5,8%.
"Kalau pertumbuhan ekonomi sudah ada perlambatan, dan itu akan sulit untuk mencapai target. Jadi tolong dijelaskan," kata Sukiman.
Kemudian, Anggota Banggar lainnya, Elviana, menyoroti persoalan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berada di bawah tanggung jawab Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak tepat sasaran dan menghabiskan anggaran terlalu besar.
"Saya minta untuk meninjau kembali Rp 7,3 triliun untuk 19,4 juta orang. Kemudian ada 4,7 juta orang untuk di luar yang tidak sekolah. Emang bisa. Saya jamin tak sukses. Jadi saran saya, fokus pada guru dan saranan dan prasarana," terang Elvina.
Ecky Awal Muharam, Anggota Banggar lainnya, mempertanyakan data yang dipergunakan oleh Menko PMK untuk menanggulangi kemiskinan. Karena ini menjadi basis untuk menjalankan berbagai program di kementerian teknisnya.
"Seringkali ini menjadi permasalahan, ketika data itu tidak sinkron atau berbeda. Seringkali menjadi masalah pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi tolong jelaskan," papar Ecky.
Pertanyaan lainnya datang dari Jhoni Plate. Anggota Banggar ini menilai pembangunan untuk pelabuhan harus dipercepat. Begitu juga dengan pengawasan oleh pihak-pihak terkait, salah satunya adalah angkatan laut (AL).
"Pelabuhan itu adalah bagian dari sarana dan prasarana. Khusus untuk yang berbatas langsung dengan negara lain, itu harus ada pengawasan yang lebih ketat. Karena ini terkait dengan kedaulan negara," tukasnya.
Keempat menko yang hadir dalam rapat ini adalah Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno, dan Menko Maritim Indroyono Soesilo. Juga hadir beberapa deputi dan staf dalam jajaran kementerian terkait. (mkl/dnl)
