.webp)
Keempat menko yang hadir dalam rapat ini adalah Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno, dan Menko Maritim Indroyono Soesilo. Juga hadir beberapa deputi dan staf dalam jajaran kementerian terkait.
Anggota Banggar DPR Epyardi menilai, para Menko sepertinya takut mengajukan anggaran terlalu besar. Padahal, sebenarnya tugas yang akan dijalankan sangat berat dan dirasa tidak cukup dengan nominal Rp 2,97 triliun.
Misalnya untuk Menko Perekonomian Sofyan Djalil. Epyardi menuturkan ekonomi sekarang berada dalam keterpurukan. Bahkan sejak periode krisis moneter 1998, baru kali ini nilai tukar rupiah terpuruk paling dalam.
"Untuk kembali membalikkan ekonomi menjadi tidak terpuruk itu memang sangat sulit. Apa mungkin cuma dengan anggaran segini. Harusnya lebih besar, biar pegawai bapak itu menciptakan inovasi," jelasnya dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/6/2015)
Kemudian kepada Menko Maritim Indroyono Soesilo, Epyardi juga menyampaikan hal yang senada. Bahwa anggaran sebesar Rp 255 miliar sepertinya tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan dan mengejar target pemerintah untuk mengoptimalkan maritim Indonesia.
"Memang Menko cuma sebagai batas koordinasi. Tapi ada fungsi pengendalian. Jadi dibutuhkan dana yang besar juga untuk mengendalikan para menteri di bawahnya," terang Epyardi.
Agung Purwanto (Anggota Banggar) menambahkan bahwa DPR bisa saja untuk memberikan anggaran lebih besar dari usulan yang disampaikan. Asalkan dapat nantinya dipertanggung jawabkan dengan realisasi program.
"Kami dukung pagu indikatif ini dan usulan tambahan anggaran. Tapi harus jelas. Misalnya Polhukam. Harus ada langkah nyata dari Polhukam bahwa tidak ada lagi keributan antar aparat atau semacamnya," terang Agung.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit menyampaikan rapat kerja dengan Menko dan menteri teknis lainnya memang berbeda. Karena kalau menteri teknis cenderung anggarannya diminta lebih hemat.
"Ini berbeda memang. Kita justru ingin anggaran menko lebih besar, karena juga tugasnya berat. Kalau sama menteri teknis lainnya kita justru mereka lebih kita inginkan agar irit," ujar Ahmadi.
Sofyan Djalil menuturkan, memang selayaknya anggaran instansinya tidak terlalu besar. Sebab, tugas dan fungsi yang dijalankan hanya berupa koordinasi yang tidak membutuhkan anggaran berlebihan.
"Karena Menko bukan pelaksana teknis, tapi policy coordination," ungkap Sofyan.
Ia mencontohkan, misalnya dalam penyelarasan peraturan. Setiap kementerian memiliki undang-undang (UU) tersendiri, sehingga perlu sinkronisasi saat pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Koordinator.
"Misalnya pertanian, industri berbasis Agro ini UU pertanian dan perindustrian hubungannya tidak langsung karena ada di dua kementerian. Kotak-kotak ini harus diselesaikan oleh Menko," paparnya.
Sofyan mengakui, ada tambahan yang diajukan dari pagu indikatif tersebut. Namun dirasa masih dalam batas wajar dan tidak mengambil alih tugas dan fungsi dari kementerian teknis.
"Kami usulkan tambahan tapi dalam batas wajar, karena menko tidak ada membiayai program langsung, itu ada kementerian teknis," terang Sofyan. (mkl/dnl)
