Anggota DPR Pertanyakan Anggaran Bulog di Bawah Kementerian Sosial

Jakarta - Perum Bulog mendapat sorotan para anggota Komisi IV DPR sehingga adanya masukan untuk pembenahan. Salah satunya terkait pengalokasian anggaran di kementerian teknis yang menaungi Perum Bulog.

Ketua Komisi IV DPR RI Edi Prabowo ‎yang memimpin rapat dengar pendapat dengan jajaran Perum Bulog hari ini menjelaskan bahwa pihaknya bingung dengan pengalokasian anggaran ke BUMN stabilisator harga pangan ini.

"Saya bingung dengan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Bulog ini kan kegiatannya berhubungan dengan beras dan pangan. Harusnya KPA-nya di Kementerian Pertanian. Tapi sekarang malah adanya di Kementerian Sosial," tanya Edi dalam Rapat Dengar Pendapat, Rabu (10/6/2015).

Padahal, berbagai kegiatan yang dilakukan Perum Bulog berkaitan erat dengan sektor pertanian. "Pengadaannya, kalau ada kendala juga kan di teknis Kementerian Pertanian," tuturnya.

Ia menyarankan, Perum Bulog bisa melakukan komunikasi dengan kementerian terkait untuk memindahkan KPA dari Kementerian Sosial ke Kementerian Pertanian.

"Kalau DPR yang menyampaikan akan dianggap konflik kepentingan. Kalau Bapak itu kan akan mempermudah bapak dalam melakukan koordinasi. Mungkin bisa dipertimbangkan," katanya.

Selama ini Perum Bulog mendapat anggaran Public Service Obligation (PSO) atau subsidi pangan dari pemerintah salah satunya untuk cadangan beras pemerintah, yang fungsinya untuk jaga-jaga bila ada bencana dan kegiatan sosial, termasuk operasi pasar.

(dna/hen)