"Studi dari Boston Consulting Group memperlihatkan Indonesia akan menjadi sasaran empuk negara-negara di ASEAN. Sebesar 80% akan menyasar pasar konsumen di Indonesia seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia," Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Sumarna F. Abdurahman, ditemui di Kementerian Pertanian, Jumat (12/6/2015).
Sumarna mengatakan, pemerintah harus bisa memproteksi para pekerja Indonesia. Salah satunya dengan memberikan sertifikat khusus, agar pekerja Indonesia bisa bersaing dengan pekerja asing, termasuk bekerja di negara asing.
"Kita harus proteksi tenaga kerja dalam negeri. Tidak bisa dipungkiri, dengan MEA tenaga kerja luar nantinya pun menjadi lebih mudah masuk ke Indonesia. Pada saat yang sama kita harus sertifikasi pekerja yang akan masuk ke pasar luar negeri," katanya.
Ia juga mengungkapkan, saat ini tercatat pengangguran di Indonesia sebesar 7,15 juta orang, ternyata 5,5 juta berusia 15-25 tahun.
"Produktivitas tenaga kerja pertanian Indonesia lebih rendah dibanding negara tetangga di Asia Tenggara. Kalah dari Filipina, Vietnam, dan Thailand. Posisi kita sangat rawan digempur negara lain," ungkapnya.
Tahun 2014, BNSP telah memberikan sertifikasi 2,1 juta tenaga kerja. Sayangnya 60% dari jumlah tersebut adalah TKI, lalu disusul 20% tenaga kerja di sektor perbankan dan keuangan. Sementara tenaga kerja pertanian belum termasuk dalam grafik, karena angkanya sangat kecil. Targetnya dalam 5 tahun tenaga kerja tersertifikasi sebanyak 10 juta orang.
"Sejak 20 tahun bekerja sama antara BNSP dengan pemerintah Australia, akhirnya keluar satu surat izin dari Pemerintah Australia. Isinya, BNSP diberi izin mengadopsi seluruh standarisasi yang diberlakukan di Australia. Sebelumnya, BNSP juga diberi izin untuk mengadopsi standarisasi bidang otomotif dari Jepang. Di sektor pertanian, kami targetkan dalam 5 tahun sertifikasi tenaga kerja sebanyak 10.000 orang yang seluruhnya dibiayai BNSP," tutupnya.
(rrd/hen)











































