Proses Keluar Barang dari Pelabuhan Priok Masih Lelet, Ini Ancaman Jokowi

Jakarta -

Presiden Joko Widodo menegur keras soal lamanya waktu barang keluar dari kapal hingga keluar pelabuhan (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jokowi pun mengancam akan mencopot pejabat bahkan menteri terkait, bila dalam waktu dekat tidak ada perubahan dalam hal dwelling time.

"Saya ingin agar pelabuhan lebih cepat, lebih efisien dalam memberikan pelayanan kepada pemain-pemain, baik untuk impor maupun ekspor," ujar Jokowi di Kantor Indonesia Port Corporation (IPC) Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6/2015).

Jokowi menegaskan pihak IPC atau Pelindo II selaku operator, termasuk kementerian/lembaga yang berwenang di pelabuhan melayani dengan optimal. Jokowi ingin agar dwelling time di Indonesia bisa lebih singkat. Persoalan dwelling time paling menjadi masalah ketika proses barang masuk atau impor.

"Urusan kita adalah urusan melayani. Urusan yang berkaitan dengan loading, trading, urusan-urusan yang berkaitan dengan, itu urusannya pemain bisnis. Sekali lagi kita sebagai institusi pemerintah baik kementerian lembaga. Saya hanya ingin, kita bisa mendekati tidak usai menyamai tapi mendekati dwelling time negara-negara tetangga kita karena kita seperti ini sudah lama," kata Jokowi.

"Tadi ada yang disampaikan pada saya (dwelling time) ada yang sehari, 3 hari tapi ada yang 20 hari bahkan 25 hari. Itu yang harus diselesaikan. Entah urusannya dengan karantina, urusan perdagangan, saya nggak mau tahu. Yang saya ingin mendekati negara-negara tetangga. Yang sudah saya hitung, nanti keefisienan itu ada angka yang tidak kecil, Rp 780 triliun (biaya logistik)," kata Jokowi.

Jokowi pun mengaku kehadirannya di sana hanya mendengarkan hal-hal yang baik saja dari IPC atau Pelindo II. Bahkan dia pun sempat menanyakan ke IPC, instansi mana yang menyebabkan kelambatan administrasi, namun Jokowi tak mendapat jawaban.

"Saya sedang diceritain hal-hal yang baik-baik. Yang nggak baik. Saya tanya 3 kali tadi. Siapa yang paling lambat, instansi mana yang paling lambat. Untuk apa sih? Untuk kita perbaiki. Kita harus terbuka. Kalau bertanya nggak ada jawabannya, ya akan saya cari sendiri dengan cara saya," kata Jokowi.

"Dan perlu saya sampaikan, kalau sudah sulit ya, pergi saja. Bisa saja dirjennya saya copot, bisa saja pelaku di lapangannya saya copot, bisa juga menterinya saya copot. Pasti itu. Kalau tidak terkejar saya akan lakukan itu. Artinya apa? Kalau ada sesuatu, mbok disampaikan," tambah Jokowi.

"Saya kira itu. Saya ingin satu kata, kementerian lembaga perbaiki, nanti secara detail akan saya cek dengan cara saya," tambahnya lagi.

Seperti diketahui terkait soal dwelling time, rata-rata memang sudah turun dari 7-9 hari menjadi sekitar 4,5 hari di pelabuhan. Namun angka ini tak menjadi patokan karena di lapangan masih banyak yang prosesnya lebih dari itu.

Proses angkut barang dari kapal ke pelabuhan, hingga keluar ke pelabuhan melibatkan setidaknya 18 intansi kementerian/lembaga seperti karantina, bea cukai, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup, dan lain-lain.

(ray/hen)