.webp)
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berbicara tegas saat bertemu dengan para pelaku usaha perikanan. Hari ini, Susi bertemu dengan 10 pengusaha perikanan diantaranya datang dari Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin), dan Asosiasi Pengusaha Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (APKPII).
Susi mengatakan saat ini bisnis usaha perikanan di Indonesia tidak bisa berbicara banyak bahkan di kawasan Asia Tenggara. Padahal sumber daya ikan yang ada cukup banyak.
"Kita itu ingin menjadikan laut kita mempunyai posisi tawar dunia. Dunia bersaing setiap hari. Anda tahu, Indonesia selalu menjadi pemain belakang bisnis perikanan, rugi kita, kan kita cukup banyak," kata Susi di Gedung Mina Bahari I, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Kamis (18/6/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kita mau duduk pasti punya posisi tawar, kita harus sama seperti bangsa lain, seperti treshability, sustainability dan bisnis yang baik. Kalau cuci ikan ya repot kita," tambahnya.
Susi mengatakan, berbagai aturan yang dikeluarkan seperti moratorium, pelarangan transhipment hingga pelarangan penggunaan alat tangkap tak ramah lingkungan tidak akan merugikan Indonesia. Aturan ini dibuat agar pelaku usaha perikanan Indonesia tertib.
"Saya tidak pernah punya pemikiran saat membuat policy seperti berdampak pada turun bisnis perikanan di Indonesia. Tetapi harus menata kembali dan menjadikan sumber daya laut kita sustain, jangan sampai tangkapan ikan kita makin ke sana makin turun," tuturnya.
Susi juga meminta komitmen pelaku usaha, agar tidak lagi melakukan praktik illegal fishing dan permainan bisnis cuci ikan. Bila tidak, Susi akan mengancam mem-blacklist izin pelaku usaha terkait.
"Siap di blacklist kalau melakukan cuci ikan ya. Pengusaha ini iya-iya saja, tetapi di belakang tidak," cetus Susi.
(wij/rrd)
