Atasi Dwelling Time, Jonan Usul Ada Gaji Standar Petugas Pelabuhan

Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menilai ada persoalan mendasar yang harus dituntaskan terkait leletnya proses bongkar muat dan keluar barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Jonan mengusulkan ada standar gaji dan tunjangan pegawai yang sama bagi pegawai di instansi/kementerian yang bekerja di pelabuhan. Di Pelabuhan Priok, ada 18 kementerian lembaga yang bertugas dengan standar gaji berbeda-beda.

"Harus sama penghasilannya. Dwelling time harus lebih cepat. Misal 18 kuda tarik 1 kereta. Kuda bisa berlari cepat bila dikasih makan sama. Bila 1 pelan yang lain menyesuaikan sama," kata Jonan saat berbincang di Kemenhub, Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Jonan menilai hal ini telah diterapkan pada pelabuhan kelas dunia, dengan standar gaji yang sama. Jonan optimistis kinerja pihak-pihak di pelabuhan bisa meningkat. Untuk mempercepat dwelling time, Jonan menyebut seluruh institusi hingga operator yang terlibat harus berada di bawah satu wadah yakni Otoritas Pelabuhan.

"Dibikin Keppres (Keputusan Presiden). Kepala Otoritas Pelabuhan sebagai koordinator 18 kementerian lembaga yang ada di sana, termasuk operator. Kedua bikin pelayanan 1 atap," sebutnya.

Selain itu, soal proses pengurusan di Bea dan Cukai pada jalur hijau dan halur merah perlu diperhatikan. Bila masuk katagori barang tidak berbahaya, Jonan menilai proses pengecekan bisa dilakukan dengan cepat sedangkan bila masuk kategori barang berbahaya harus segera dikeluarkan dan ditempatkan pada area khusus agar tidak mengganggu proses bongkar muat.

"Paling krusial. Mana bisa masuk green line atau red line. Limbah B3 atau apa saja, kalau nggak ya dikembalikan. Bisa juga dikarantina atau digeser. Jangan masuk perhitungan dwelling time," tuturnya.

Mantan bos KAI ini menilai persoalan dwelling time bukan perihal rumit. Kendala di lapangan adalah institusi yang ada bekerja kurang cepat.

"Saya lihat, nggak ruwet kadang tidak cepat," ujarnya.

(feb/hen)