.webp)
Beberapa waktu lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan hasil pemeriksaannya terhadap proyek perbaikan jalan nasional Jalur Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa. Dari hasil pemeriksaan tersebut terungkap, salah satu biang keladi buruknya kualitas jalan dan pendeknya usia fisik jalan karena minimnya saluran drainase.
BPK mencatat, dari 1.424 km jalur Pantura yang diperiksa, separuh lebih atau sekitar 828 km atau sekitar 58,1% jalannya tidak dilengkapi dengan drainase.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hediyanto W Husaini menjelaskan, tidak dibangunnya drainase di sebagian besar ruas Pantura itu, karena lemahnya pengawasan pembangunan jalan di masa lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Faktor lain tidak dibangunnya saluran drainase, lanjut dia, bisa juga dipengaruhi oleh kondisi alami lingkungan di sekitar jalan.
"Misalnya kalau kanan kirinya sawah, itu tidak perlu dibangun irigasi. Karena posisi dari jalan ke sawah itu curam, jadi dengan sendirinya air dari jalanan akan langsung turun ke sawah dan tidak menggenangi jalanan," tutur dia.
Meski demikian, lanjutnya, di bawah kepemimpinan baru ini, Kementerian PUPR akan akan mulai meningkatkan perhatian terhadap kelengkapan jalan termasuk saluran drainase.
"Kesadaran kita harus mulai dipupuk bahwa sebaik apapun jalan yang dibuat kalau pemerliharaannya lemah, maka usia jalannya nggak akan. Membangun drainase sama pentingnya dengan membangun badan jalan itu sendiri," ungkap Hediyanto.
Program pembangunan pun akan diarahkan untuk pemanfaatan jangka panjang, dengan mempertimbangkan potensi pembangunan dan perkembangan wilayah di masing-masing lokasi.
"Misalnya jalan yang tadinya dikanan kiri sawah, kan nggak selamanya seperti itu. Sawah bisa jadi gedung, jadi ruko, jadi permukiman. Tadinya nggak perlu drainase, jadi perlu. Nah kita nggak akan tunggu sampai terlambat lagi. Makanya mulai tahun depan Pak Menteri (Menteri PUPR) bilang mau melengkapi seluruh jalan nasional dengan saluran drainase. Itu akan jadi program nasional," sebut dia.
Pemerintah mengajak masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat di sepanjang jalur Pantura Pulau Jawa, untuk mendukung penyediaan serta pemeliharaan saluran drainase di sekitar jalan.
Hediyanto mengatakan, dukungan tersebut sangat diperlukan lantaran tidak semua air yang masuk ke saluran drainase berasal dari jalan.
"Justru kebanyakan berasal dari gedung-gedung, bangunan-bangunan pemukiman di sekitar jalan. Apalagi yang mulai padat," ujar dia.
Semakin padatnya wilayah pemukiman, dan mulai bermunculannya pusat-pusat pemukiman baru di sepanjang Pantura, mengharuskan pihaknya mengubah metode pendekatan pembangunan saluran drainase.
"Tidak bisa lagi membangun saluran drainase itu hanya semata melihat aspek teknis sebagai kelengkapan jalan. Tetapi harus dilakukan pendekatan lingkungan. Bagaimana bukan hanya air yang berasal dari hujan, tapi juga dari penggunaan rumah tangga tidak sampai tumpah dan menggenangi badan jalan," ujar dia.
Adapun dukungan yang diharapkan dari masyarakat adalah, dengan melakukan pemeliharaan saluran drainase yang ada agar jangan sampai tertutup atau tersumbat.
Sementara dukungan yang diharapkan dari Pemerintah Daerah adalah dengan membangun jalur saluran tambahan, yang menyambungkan saluran drainase di kanan kiri jalan dengan saluran drainase utama menuju sungai atau danau terdekat.
"Karena bagaimana pun, air dari Jalan itu harus dibuang supaya tidak kembali di jalan. Dan itu butuh bantuan Pemda. Kalau semuanya mengandalkan dana dari pembangunan jalan, maka tidak akan cukup. Untuk yang di kanan kiri jalan memang tanggung jawab kami, tapi kalau sudah masuk lingkungan kami minta tolong Pemda," pungkasnya. (dna/dnl)
