Sofjan Wanandi: Dwelling Time Masalah Klasik

Jakarta - Indonesia masih belum tuntas lepas dari permasalahan tak efisiennya sistem logistik. Salah satunya lambannya proses bongkar muat hingga keluar barang dari pelabuhan (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Dua hari yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara medadak datang ke Pelabuhan Tanjung Priok. Jokowi sempat kesal karena melihat proses dwelling time masih tidak menunjukkan progres yang cepat, khusnya untuk proses dwelling time barang impor.

Staf Ahli Wakil Presiden (Wapres) Sofjan Wanandi menilai masalah ini adalah persoalan klasik, karena persoalan lama yang belum ada penyelesaian hingga sekarang.

"Ini kan macetnya terlalu lama, koordinasi sudah dilakukan sejak lama dari zamannya SBY, klasik betul," ungkap mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (19/6/2015)

Setidaknya ada 18 Kementerian Lembaga (KL) yang terlibat dalam aktivitas di pelabuhan. Menurut Sofyan masing-masing instansi tidak saling berkoordinasi.

"Tapi 18 instansi di sana nggak jelas siapa yang tanggung jawab, semua sendiri karena menimbulkan high cost. Lamanya dwelling time dan nggak ada birokrasi yang secara benar," jelas Sofjan.

Pasca blusukan Presiden Jokowi, sempat ada perbincangan bahwa pelabuhan akan dipimpin langsung oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui otoritas pelabuhan. Sofjan mendukung penuh ide ada badan yang bertanggung jawab dalam proses pengawasan dwelling time.

"Sebenarnya mesti diambil oleh perhubungan laut. Ini kan semua menimbulkan high cost karena begitu lama ngeluarin barang, bayar bunga, dan lain-lain," paparnya.

(mkl/hen)