"Sekarang Belitung nggak bergantung sama timah. Timah kita banyak tapi tidak ada uang dari timah nggak bisa andalkan PAD dari timah," keluh Saleh saat ditemui di Pelabuhan Batu Provinsi Bangka Belitung, Sabtu (20/6/2015).
Saleh menyebut, pemerintah daerah hanya mendapatkan royalti sebesar 3% dari para perusahaan tambang timah. Bila dikalkulasi dalam setahun, Pemda hanya mendapatkan pemasukan sebesar Rp 4 miliar. Jumlah itu tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari penambangan timah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, justru PAD Belitung banyak didapat dari sektor pariwisata, terutama hotel. Ke depan, Pemda akan berkonsetrasi untuk menggenjot sektor pariwisata dan mengurangi izin penambangan timah di Bangka Belitung.
"PAD kita Rp 100 miliar lebih sedikit, saya lupa pastinya. APBD Rp 1 triliun, sektor paling banyak sumbang, kita akui dari perhotelan atau pariwisata yang total sumbangan paling besar buat Belitung sampai 40%. Jadi kita nggak harapkan apa-apa dari timah. Kita malah maunya tidak ada, kita fokus ke pariwisata," tegas Saleh.
Di tempat yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mendengar laporan soal timah di Bangka Belitung dari Bupati Belitung Sahani Saleh. Jokowi mengungkapkan, bakal melakukan pembenahan di sektor penambangan timah khususnya di Provinsi Bangka Belitung.
"Kenapa hari ini saya datang ke Belitung? Pas 3 bulan lalu Gubernur Bangka Belitung datang ke saya dan saya lihat pertama kondisi komoditas timah yang kalau lihat tata kelolanya, antara masyarakat dan BUMN harus dibenahi karena itu kekuatan besar yang dimiliki Babel (Bangka Belitung) adalah Timah. Apa bisa dicarikan solusinya? kita upayakan. Apalagi sekarang harga komoditas timah lagi lesu," tukas Jokowi.
(wij/dnl)











































