"Tidak ada kaitannya sama pelabuhan," kata Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino di temui di kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (22/6/2015).
Menurut Lino, justru pihaknya yang dirugikan dengan lamanya dwelling time tersebut. Karena dengan banyaknya kontainer yang menumpuk di pelabuhan, kapasitas pelabuhan peti kemas di Tanjung Priok menjadi menurun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maksudnya 8 kementerian adalah, pihak yang terlibat dalam perizinan arus barang di pelabuhan. Menurut Lino, 8 kementerian tersebut tidak terhubung dan cenderung bekerja sendiri-sendiri. "Sudah saya sampaikan. Presiden tahu," ujar Lino.
Lebih parah lagi, ujar Lino, meski Presiden Jokowi sudah ke sana dan marah, namun tetap saja tidak ada perubahan terkait 8 kementerian tadi. Lino mengatakan, lokasi perizinan dari 8 kementerian di pelabuhan Tanjung Priok kosong.
"Kemarin itu kan sandiwara besar saja, kasihan presiden. Coba kita lihat hari ini ada nggak orangnya. Sekarang coba ke Priok ada nggak orangnya. Sekarang kalian ke Priok, ada nggak orang-orang yang kemarin. Ini saya foto, ini kan kacau. Ini hari ini. Sudah dimarah-marahin presiden masih kayak begini," cetus Lino.
Β
"Orang-orang itu mesti dipaksa," tegas Lino.
Soal dwelling time ini, sebenarnya sistemnya sudah tersedia termasuk yang dimiliki Pelindo II. Namun, di antara kementerian ini tidak mau berkoordinasi. Kondisi ini, tegas Lino, membuat masyarakat dan banyak pihak dirugikan
"Saya sendiri tidak suka barang lama di pelabuhan," jelas Lino.
"Menteri BUMN tidak ada kaitan, kami tidak ada kaitan apalagi Menteri BUMN. Fasilitas sudah kami sediakan. Ruangan sudah sediakan semua. Bahwa itu tidak jalan kan bukan kami," kata Lino.
(mkl/dnl)










































