.webp)
APBN disusun berdasarkan beberapa indikator, yang disebut dengan asumsi makro ekonomi. Meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), dan produksi minyak dan gas bumi.
Saat penetapan APBN-P 2015, pemerintah bergerak penuh optimisme. Ekonomi diproyeksikan tumbuh 5,7%, inflasi 5%, kurs dolar rata-rata Rp 12.500, SPN 3 bulan sebesar 6,2%, ICP US$ 60 per barel, dan produksi minyak 825.000 barel per hari (bph), serta gas 1,2 juta barel setara minyak per hari.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berjalan enam bulan, ternyata indikator makro ekonomi tersebut tidak sesuai yang diharapkan. Bisa diartikan meleset cukup jauh. Khususnya pada sisi pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
David Sumual, Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menuturkan, ekonomi semakin menunjukkan kondisi perlambatan. Setelah kuartal I-2015 realisasinya hanya 4,7%. Tren ini diperkirakan terus berlanjut, dan secara tahunan, ekonomi di 2015 diperkirakan akan tumbuh di bawah 5%.
"Pelemahan ekonomi masih akan terus berlanjut, dan akibatnya target pajak sulit tercapai," ungkap David kepada detikFinance, Rabu (24/6/2015).
Target pajak tahun ini Rp 1.295 triliun. David memperkirakan ada shortfall, atau kekurangan sekitar Rp 100 triliun-Rp 150 triliun. Selain karena ekonomi yang melambat, penyebab lainnya adalah kebijakan pajak yang tidak tepat.
"Sekitar Rp 100 triliun-Rp 150 triliun. Soalnya target sekarang itu adalah dengan asumsi pertumbuhan yang sesuai diinginkan," jelasnya.
Pada persoalan belanja, pemerintah bukan tanpa masalah. Terutama karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Dolar diperkirakan bakal tembus Rp 14.000 sampai akhir tahun.
Belanja yang terpengaruh adalah pembayaran cicilan utang pemerintah, dan anggaran subsidi solar serta listrik. Nominalnya akan meningkat lebih besar dibandingkan dengan pagu yang sudah dianggarkan.
Selain itu, risiko lain datang dari kebijakan BBM dari pemerintah. Dengan beberapa kali menahan kenaikan harga BBM, diperkirakan akan merugikan Pertamina. David mengkhawatirkan, kerugian tersebut akan ditanggung melalui APBN.
"Kita khawatir APBN juga yang harus menanggung kerugian Pertamina," terangnya.
Meski ada lonjakan belanja, pemerintah masih akan diuntungkan oleh realisasi belanja yang tidak 100%. Ini dianggap sebagai kondisi natural atau alamiah. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi belanja hanya pada kisaran 92-95%.
"Kemungkinan belanja lambat. Jadi ini bisa menguntungkan, mungkin nggak 100% lah," jelas David.
Dengan demikian perkiraan defisit anggaran adalah sekitar 2,3%. Lebih tinggi dari perkiraan pemerintah yang 1,9%. Artinya, pemerintah tetap harus menarik tambahan pembiayaan untuk menutupi belanja tersebut.
Pemerintah, menurut David, sepertinya telah mempersiapkan hal tersebut dengan menyiapkan pinjaman siaga (standby loan) dari lembaga multilateral, seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB).
"Kalau itu bisa diakses tidak ada masalah. Karena tidak akan ke market. Sebab dalam kondisi yield (imbal hasil surat utang) meningkat, yang sekarang untuk SUN (Surat Utang Negara) 10 tahun sudah di atas 8,6%. Risikonya terlalu besar," paparnya.
Secara terpisah, A Prasetyantoko, Ekonom Universitas Atmajaya menilai, posisi APBN ini berdampak negatif terhadap kredibilitas pemerintah yang optimisis, tapi tidak realistis.
"Targetnya ketinggian, itu membuat tingkat kredibilitas dipertanyakan. Kemudian juga ada sisi pemerintah kurang realitis," ungkapnya.
Realisasi pemerintah atas target dalam APBN sangat penting bagi kalangan dunia usaha. Termasuk juga kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul. Baik jangka pendek, maupun jangka menengah-panjang.
"Ini persoalan penting dan pemerintah harus paham dari risiko target yang ditetapkan," tegas Prasetyantoko.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Lana Soelistianingsih, Analis dari Samuel Sekuritas. "Lihat saja reaksi pasar. Investor bawa dananya keluar dan IHSG anjlok. Kemudian yang Foreign Direct Investment (FDI) juga masih rendah, karena mereka masih wait and see," terang Lana.
Namun Lana menilai, pemerintah masih memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Sehingga investor bisa tetap percaya terhadap Indonesia melalui pemerintah.
"Pemerintah masih ada kesempatan untuk memperbaiki kepercayaan itu," ujarnya.
Misalnya dari sisi pertumbuhan ekonomi. Tahun ini harus direlakan, ekonomi sulit dicapai di atas 5%. Meskipun target dari pemerintah sebelumnya adalah 5,7%.
Karena sampai dengan kuartal II-2015, kondisi ekonomi masih lesu. Terbukti pada penjualan barang konsumsi seperti kendaraan bermotor, makanan dan minuman, dan ritel masih rendah. Kemungkinan tren perlambatan tetap berjalan sampai akhir tahun.
"Indikasinya lebih dalam itu terlihat dari sisi impor yang turun drastis. Jadi kalau kita asumsikan tahun ini sudah sangat sulit," terang Lana.
Kesempatan pemerintah ada pada belanja infrastruktur. Bila proyek-proyek yang direncanakan dapat teralisasi menjelang akhir tahun ini, maka dampaknya akan terasa di tahun depan. Sehingga ekonomi bisa kembali tumbuh lebih tinggi.
"Kalau bisa memastikan belanja sekarang ini. Kan proyek ini multiyears. Memang sulit terealisasi sempurna di tahun ini. Tapi pasti akan berlanjut terus. Itu yang bisa dijadikan semacam modal kepercayaan bagi investor," paparnya.
Kepercayaan dari investor tentunya dapat menahan arus dana untuk keluar lebih besar dari yang seharusnya. Lana mencontohkan dengan kondisi di India. Meski terkena dampak dari gejolak ekonomi global, namun ekonominya tetap bisa tumbuh di atas 6%.
"India bisa naik ke atas 6% di kondisi sekarang karena pemerintahannya mampu memberikan confident terhadap investor. Harusnya Indonesia juga bisa," tegas Lana.
Di samping itu, pemerintah harus jauh dari berbagai isu yang mengguncang ketidakstabilan pemerintah. Seperti pergantian menteri atau reshuffle.
"Isu reshuffle malah membuat orang jadi bingung. Karena market melihat siapa timnya. Jadi wait and see. Ada isu itu lagi investor akan terus wait and see. Kan tertunda realisasinya," tukasnya.
(mkl/dnl)
