Penampakan Waduk Jatigede yang 'Mandek' Sejak Zaman Soekarno

Sumedang - Pemerintah mulai menggagas pembangunan waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat sejak zaman Orde Lama, tahun 1963 di bawah pemerintah Presiden Soekarno. Proses pembangunan waduk ini terkendala masalah sosial, khususnya soal relokasi warga yang kena dampak pembangunan waduk.

Tujuan utama pembangunan waduk ini, untuk penyediaan air baku untuk diolah menjadi air bersih, sumber tenaga untuk pembangkit listrik dan lainnya.

Waduk ini mulai digagas di 1963, dan dimulai pembebasan lahannya pada 1982. Desain pembangunan waduk ini dilakukan di 1988, dan disambung 20 tahun kemudian yaitu proses konstruksi di 2007.

Saat pemerintahan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah merumuskan kompensasi kepada warga yang terdampak proyek waduk terbesar ke-2 di Indonesia tersebut. Kompensasi yang akan diberikan kepada 11.469 Kepala Keluarga (KK) di lokasi proyek Waduk Jatigede adalah sekitar Rp 700 miliar.

Hari ini (26/6/2015), ada 2.000 kepala keluarga (KK) yang dibayar santunannya oleh pemerintah, dari total 11.469 KK di lokasi proyek tersebut.

Waduk Jatigede akan diisi air dari aliran Sungai Cimanuk untuk dimanfaatkan sebagai sarana irigasi dan pembangkit listrik tenaga air mulai 1 Agustus 2015. Hingga waduk penuh, dibutuhkan waktu selama 200 hari atau sekitar kurang dari 7 bulan.

Waduk Jatiluhur di Purwakarta dan Waduk Jajigede di Sumedang Jawa Barat merupakan dua waduk terbesar di Indonesia. Tercatat luas Waduk Jatiluhur mencapai 8.300 hektar sedangkan waduk Jatigede ini 4.983 hektar. Waduk Jatigede punya kapasitas tampung 980 juta m³.

Pada 18 Juni 2015 lalu, Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat kabinet terbatas (ratas) untuk membahas proyek Waduk Jatigede, Jawa Barat. Jokowi mengungkapkan kekesalannya, karena proyek dari zaman Bung Karno tersebut belum juga diairi.

"Sekarang, masalah Waduk Jatigede akan dibahas. Kita tahu waduk ini sudah zaman Bung Karno dan sampai sekarang masa belum selesai dan rampung," ungkapnya membuka rapat di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (18/6/2015).

(zul/hen)