Pemerintah Antisipasi Lonjakan Utang di Akhir Tahun

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diprediksi menghadapi masa sulit akhir tahun ini. Target pajak sulit terealisasi 100%. Sementara untuk membiayai belanja negara maka pemerintah harus menambah utang.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan posisi defisit anggaran diperkirakan melebar ke 2,2% terhadap PDB. Dari yang sebelumnya dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 sebesar 1,9%.

Dengan catatan penerimaan pajak masih kurang (shortfall) Rp 120 triliun dari target. Kemudian dari sisi belanja terealisasi 92% dari total belanja Kementerian Lembaga (K/L) pada APBN-P 2015, yang mencapai Rp 795,5 triliun.

"Kalaupun melebar sampai 2,2 %," terang Bambang di kantornya Jakarta, Jumat (26/6/2015)

Level defisit 2,2% tersebut, menurut Bambang masih dalam kondisi yang wajar. Bahkan terhitung sehat. Karena masih berada di bawah batas yang ditetapkan dalam undang-undang (UU) untuk defisit pemerintah pusat sebesar 2,5%.

"Sehat karena defisitnya nggak besar," ungkap Bambang.

Dirjen Anggaran Askolani menuturkan untuk tambahan utang akan ditarik dari pembiayaan multilateral dan bilateral. Mulitlateral, contohnya dari World Bank (Bank Dunia) dan Asian Development Bank (ADB).

Pemerintah tidak akan menarik utang dari pasar. Sebab akan ada risiko permintaan yield yang terlalu tinggi.

"Utamanya dari pembiayaan bilateral dan multilateral. Kita tidak akan diambil dari market. APBN kita masih sehat karena masih di bawah 3%. Jauh dari kondisi di negara lain yang bisa jauh di atas 5% ," terang Askolani dalam pesan singkatnya kepada detikFinance.

(mkl/ang)