Kelola Alam Papua yang Kaya, Ini Langkah Pemerintah Jokowi

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim khusus untuk mengkaji kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) bagi pembangunan ekonomi Papua. Seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 2015.

Tim dipimpin oleh Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. Hari ini dilangsungkan rapat perdana‎ dengan beberapa menteri dan unit eselon I Kementerian/Lembaga (K/L).

Hadir dua menteri di antaranya adalah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

"Tadi mulai rapat perdana atau kick off meeting. Kita memberikan pandangan dan nantinya ditindak lanjut oleh tim teknis yang dibentuk dan bekerja secara khusus," ungkap Andrinof usai rapat di kantornya, Jakarta, Senin (29/6/2015)

Sudirman menambahkan, pembentukan tim ini karena melihat potensi SDA yang besar di Papua.‎ Mulai dari mineral, energi terbarukan, perikanan, pertanian, kelautan, dan yang lainnya.

Tim akan beroperasional pada waktu yang cukup singkat. Dari sekarang sampai dengan 31 Desember 2015. Pada setiap bulannya, tim akan memberikan laporan kepada Presiden Jokowi, terkait progres yang sudah dihasilkan.

"Keppres ini memberikan kepada tim supaya ada integrasi antara pengelolan SDA yang dikerjakan oleh badan usaha dengan pembangunan kawasan Papua. Ini nanti hasilnya adalah usulan cetak biru bagaimana mengintegrasikan pembangunan Papua yang berbasis pengelolaan sumber daya alam,"‎ papar Sudirman.

Kajian yang dilakukan sangat komperhensif dari aspek hukum, sosial, dan lainnya. Namun, ini bukan berarti harus dimulai dari awal. Karena data-data yang sudah ada tinggal digabungkan‎ dan disinkronisasi dengan realita sekarang.

"Tinggal dikaji beberapa kali tinggal nanti ke depan baiknya ditata. Tidak harus spesifik untuk perusahaan tertentu tapi untuk keseluruhan sumber daya alam," terangnya.

Untuk proyek yang tengah berlangsung, Sudirman memastikan tidak ada permasalahan. Karena yang paling penting adalah mengintegrasikan semua komponen.

"Jadi bagaimana kaitan pembangunan itu dengan kawasan. Nah nanti dibahas. Dari Kementerian Perindustrian mengatakan kami membangun kawasan industri. Di tempat ESDM harus memastikan gasnya tersedia. Nah yang jadi wasit itu Bappenas," kata Sudirman.

Kenapa tim ini hanya membahas Papua?

"Mungkin Papua tempatnya jauh. Terus kalau melihat presidenkan selama ini kecenderungannya melihat kawasan ekonomi tertinggal, dari timur. Tidak ada alasan spesifik, ya mungkin prioritas saja. Ya mungkin besok lusa daerah lain," jawab Sudirman.

(mkl/dnl)