Ahok Heran Studi Proyek LRT DKI dan Adhi Karya Beda Hasilnya

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok cukup heran dengan rencana pembangunan dua proyek transportasi massal LRT (light rail transport) di Jakarta oleh BUMD dan Jabodetabek oleh BUMN. Studi proyek tersebut menghasilkan laporan yang berbeda.

Hal ini terungkap setelah Ahok datang ke kantor dan berdialog dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Proyek LRT di dalam kota yang akan dikembangkan oleh Pemda DKI Jakarta akan digarap oleh BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Sedangkan LRT Jabodetabek termasuk Bekasi-Cibubur-Jakarta akan dikembangkan oleh BUMN PT Adhi Karya.

Ahok mengatakan, tujuannya bertemu Rini untuk menganalisas soal kedua studi LRT tersebut. Berdasarkan studi kelayakan (FS/feasibility study) soal LRT yang dilakukan Jakpro, menyimpulkan tidak mungkin perusahaan LRT bisa untung, dan bisa jual tiket murah, bila perusahaan pengembang LRT juga membangun jalan layang LRT-nya.

Menurut Ahok dari laporan tersebut, perusahaan pengembang LRT bila hanya membangun sistem sinyal dan rolling stock kereta, tanpa jalur layang LRT, maka perusahaan bisa memberi subsidi tiket sekitar Rp 15.000.

"Namun, di pihak lain dan lucunya terjadi di Adhi Karya. Adhi mau pinjam duit di bank mau join investor dan bangun seluruhnya. Adhi mengaku feasible (layak). Sehingga, dua perusahaan ini tidak ketemu di mana satu perusahaan yakni BUMN mengaku bangun semua feasible dan satu lagi (Jakpro) tidak," kata Ahok keheranan usai bertemu Menteri Rini, di Kantor BUMN Jakarta, Kamis (2/7/2015)

Ahok mendorong Jakpro dan Adhi Karya bisa saling melakukan koreksi terkait hasil masing-masing studi soal LRT.

"Saya bilang kamu berdua berdebat deh, nanti lapor sama saya. Saya juga susah kan. cuma saya bilang begini karena saya sudah ragu-ragu mana yang benar," katanya.

Menurut Ahok, ada kekhawatiran bila proyek LRT yang dikembangkan Adhi Karya mangkrak sedangkan di sisi lain, sebagain lahan dari trase LRT yang dipakai menggunakan lahan pemda DKI Jakarta. Ahok ingin ada kepastian bila kejadian terburuk, pemda DKI tak harus menanggung beban harus mengambil alih aset seperti kasus monorel Jakarta.

"Coba kamu bayangkan, kalau LRT jadi lalu mangkrak, dan perusahaan bilang pemda harus beli. Kalau kita beli tentu kita pakai appraisal, dan perusahaan minta di atas harga appraisal. bisa tidak kami bayar? Ya tidak bisa. Terus kami mau bangun, tidak bisa juga. Kan konyol," katanya.

Menurut Ahok, ada persyaratan yang harus dipenuhi sejak awal oleh pengembang LRT khususnya Adhi Karya bila ingin memakai lahan pemda DKI untuk proyek LRT. Yaitu bila proyek mangkrak di tengah jalan maka yang berhak menyita adalah pemda, namun hal tentu tak mungkin karena LRT BUMN akan memakai pinjaman bank. Selain itu, ada syarat bahwa Pemda DKI berhak sita dan mengoperasikannya dan tanpa ganti rugi bila di tengah jalan perusahaan LRT yang dikembangkan BUMN rugi.

"Oleh sebab itu, kami cuma minta persyaratan tersebut. lalu, perusahaan itu tidak jawab juga. Ya sudah lah," katanya.

Ahok menegaskan, untuk mencapai sebuah layanan kereta dengan tiket murah, maka trasenya yang harus membangun adalah pemerintah.

Pagi ini, Ahok datang ke kantor Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Kedatangan Ahok ke kantor Rini untuk membahas pengembangan moda transportasi massal perkotaan di dalam dan pinggir kota Jakarta.

"Ini bahas LRT (light rail transport) dalam kota termasuk integrasi antar moda. Termasuk koneksi LRT Adhi Karya. Pemerintah tugaskan Adhi Karya dari luar kota. Dia mesti sama dengan sistem rel dan sinyal supaya kereta kita bisa saling terkoneksi antar jaringan," kata Ahok.

(hen/ang)