Dilarang WTO, Pemda Jatim Tetap Subsidi Angkutan Barang

Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) termasuk yang punya terobosan dalam upaya menstabilkan harga kebutuhan pokok dan inflasi. Selain menggelar operasi pasar dan pasar murah, Pemprov Jatim mensubsidi angkutan logistik, yang secara ketentuan World Trade Organization (WTO) dilarang.

"Kami melakukan subsidi terhadap angkutan (barang). Padahal itu dilarang oleh WTO. Apakah masih dimungkinkan untuk memberi subsidi dalam melindungi rakyatnya," tanya Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf yang ditujukan untuk Chairul Tanjung dalam dalam dialog interaktif pra muktamar ke-33 NU 'Membangun Kemandirian Ekonomi Rakyat' di Masjid Al-Akbar Surabaya, Jumat malam (3/7/2015).

Ternyata CT sangat setuju dengan langkah pihak Pemprov Jatim tersebut. Menurut CT, selama demi rakyat, hal tersebut bukan boleh dilakukan lagi, tetapi wajib dilakukan.

"Saya beranggapan bahwa apapun demi rakyat bukan boleh lagi tapi wajib dilakukan. Itu filosofi saya," ujar CT menanggapi pertanyaan dari pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

Mendengar itu, Gus Ipul pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Anggukan kepala itu kemudian dibalas CT dengan menegaskan bahwa dirinya paham itu karena ia pernah menjadi Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) dan Menko Perekonomian dalam kabinet SBY.

CT juga memuji Jatim yang pada tahun lalu pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Namun CT juga takjub bahwa pertumbuhan tersebut justru menciptakan anomali ekonomi yang belum pernah ada sebelumnya.

"Jatim adalah satu-satunya provinsi yang pertumbuhan ekonominya lebih baik dari nasional. Tetapi tingkat kesenjangan antara yang kaya dan miskin justru terjadi penyempitan," terang CT.

Normalnya, kata CT, dengan kenaikan tingkat ekonomi, maka tingkat kesenjangan antara si miskin dan si kaya bertambah lebar. Tetapi hal itu tidak terjadi di Jatim. Dan itu, kata CT, telah terjadi proses perbaikan yang sebelumnya tidak pernah terjadi di propinsi lain.

"Ini berarti kebijakan ekonominya pro rakyat," puji CT.

CT menambahkan, dirinya ingin agar Gubernur Jatim Soekarwo membuat tesis tentang anomali pertumbuhan ekonomi tersebut. Kebetulan, Soekarwo akan mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Airlangga (Unair).

"Kebetulan saya adalah guru besar di Unair, saya ingin agar beliau (Soekarwo) mengungkapkan tentang hal itu di dalam tesisnya," tandas CT.



(iwd/hen)