Ada Preman 'Pengendali' Harga, Pedagang Usul BIN Turun Tangan

Jakarta - Permainan pengendalian pasokan hingga harga sudah terjadi lama di pasar-pasar induk seperi di Jabodetabek, melibatkan preman yang dikendalikan bandar besar. Para pedagang pasar skala kecil termasuk yang dirugikan adanya permainan harga karena kerap disalahkan.

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengusulkan agar mengakhiri praktik curang ini, pihaknya mendesak aparat negara turun ke lapangan menindak preman 'pengendali' harga yang selama ini dibiarkan.

"Saya nggak setuju pedagang pasar terus-terusan disalahkan. Itu preman kan oknum pengambil keuntungan. Preman harus ditindak. Tidak hanya Kementan dan Kemendag tapi juga Kemenhub, Polri hingga BIN (Badan Intelijen Negara)," kata Mansuri kepada detikFinance, Rabu (8/7/2015)

Ia mengatakan pemerintah harus memberantas segala hal yang membuat rantai distribusi dan harga menjadi tak wajar. Selain permainan harga oleh bandar-bandar besar, distribusi pangan masih dibebani oleh praktik-praktik ilegal lain seperti pungutan liar saat distribusi.

"Kami usulkan ada subsidi terhadap proses distribusi. Riilnya misal beri subsidi truk-truk yang bawa cabai langsung dari daerah sentra. Kami sedang rumuskan," katanya.

Mansuri mengungkapkan, selama ini para preman pasar juga memberikan setoran kepada pengelola pasar. Pengelola pasar tradisional di Indonesia termasuk pasar induk yang dikelola tak modern dan profesional.

"Preman pasar adalah orang di pasar yang diakui oleh pedagang maupun pengelola pasar dan dinas terkait untuk cari keuntungan. Mereka ini setor ke pengelola, faktanya begitu," katanya.

Ia menegaskan semua akumulasi dari praktik-praktik semacam ini yang masih dibiarkan membuat petani dan konsumen yang dirugikan karena ada ekonomi biaya tinggi akibat permainan harga. Mansuri mencontohkan di Jakarta, Pasar Induk Kramat Jati pengelolaannya masih jauh dari harapan.

"Sekelas pasar induk Kramat Jati pun tidak modern pengelolaannya. Perlu perbaikan penataan. Saya geregetan, pedagang itu bayar retribusi sampah, listrik, iuran wajib tapi pasar masih becek dan kumuh," katanya.

(hen/ang)