Pengusaha: Ekonomi RI Masih Ada Harapan

Jakarta - Perekonomian Indonesia harus berhadapan dengan kondisi perlambatan sejak awal tahun. Kuartal I-2015, ekonomi hanya mampu tumbuh 4,7%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya.

Meski demikian, kalangan dunia usaha masih menyimpan optimisme ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi dari sekarang. Karena melihat fundamental dan potensi Indonesia, harapan itu masih ada.

"Masih ada harapan. Pasti. Karena kalau kita iklimnya bicara pesimis semua, kan repot,"‎ terang Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (9/7/2015)

Akan tetapi, optimisme‎ tersebut harus diikuti dengan arah pemerintah. Misalnya untuk pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus mampu mengarahkan ke posisi di atas 5%.

"Pemerintah harus menciptakan keyakinan bagi sektor ril untuk tetap bisa meraih pertumbuhan di atas 5%. Kan sekarang proyeksinya 5,2-5,5% dari pemerintah. Kalau kami bsa 5,2% sudah cukup baik," paparnya.

Hariyadi menilai perlu ada keselarasan kebijakan agar pertumbuhan bisa lebih tinggi. Salah satunya dengan relaksasi kebijakan pajak. Sebab tidak mungkin mengejar ekonomi tumbuh tinggi, namun target pajak tetap tinggi.

"Pemerintah harus ada relaksasi di fiskal. Sekarang ingin pertumbuhan tinggi tapi di satu sisi pajak masih progresif. Target pajak masih sangat tinggi dan belum juga ada koreksi‎," kata Hariyadi.

Selain itu, pemerintah harus segera merealisasikan anggaran APBN. Karena sangat disayangkan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah dipangkas, akan tetapi proyek-proyek infrastruktur belum juga berjalan.

Sampai dengan semester I-2015, realisasi belanja infrastruktur baru sekitar 10% dari total Rp 272 triliun. Hariyadi hanya mengharapkan dengan sisa waktu yang ada, belanja infrastruktur dapat terealisasi minimal 60%.

"Kalau 60% saja dapat terealisasi dalam 6 bulan, itu sudah sangat baik," tukasnya.

Kemudian pemerintah juga harus cepat merealisasikan investasi asing langsung ke dalam negeri.‎ Sebelumnya telah disampaikan bahwa daftar investor telah ada, dan pemerintah hanya perlu menariknya.

"Harus cepat dorong investor itu. Kan list-nya sudah ada. Tinggal di bawa saja kemari," pungkasnya.

(mkl/ang)