Utusan Jepang Datangi Jokowi, Bicara Proyek Listrik Hingga Kereta Cepat

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini menerima kedatangan utusan khusus Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe, yakni Mirotomo Izumi. Pertemuan dilakukan di Istana Negara, Jakarta. Pihak Jepang menyatakan komitmennya berinvestasi, mulai dari proyek pembangkit listrik hingga kereta cepat.

Agenda ini juga dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, serta Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir.

"Tadi presiden menerima Izumi, itu utusan khusus PM Jepang yang mengantarkan surat PM Jepang ke Presiden. Intinya adalah pemerintah Jepang sangat komit untuk berpartisipasi pembangunan infrastruktur Indonesia," ungkap Sofyan saat meninggalkan Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/7/2015).

Di antaranya adalah proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Pihak Jepang siap mengambil porsi 12.500 MW dengan teknologi andalannya. Kemudian juga kabel bawah laut tegangan tinggi arus searah, atau high-voltage direct current (HVDC) Sumatera-Jawa.

"Mereka siap berpartisipasi membangun listrik 35.000 MW, Jepang sendiri siap mengambil sampai dengan 12.500 MW. Ditambah dengan membangun jaringan, termasuk pembangunan jaringan bawah laut Selat Sunda," sebutnya. terangnya.

Pihak Jepang juga mengungkapkan keseriusannya terlibat dalam proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung, yang saat ini juga jadi incaran investor dari China.

"Pihak Jepang sangat serius mempertimbangkan dan ingin partisipasi proyek pembangunan keeta api cepat Jakarta-Bandung. Mereka datang dengan proposal yang teknis, tentu ini nggak bisa umumkan sekarang. Jauh lebih baik dari proposal-proposal yang pernah kita terima sebelumnya, itu intinya," papar Sofyan.

Di samping itu juga, disampaikan keinginan pemerintah Jepang untuk memberikan pinjaman cepat kepada Indonesia. Sofyan belum bisa menjelaskan lebih lanjut. Akan tetapi ini sangat membantu pemerintah saat terdesak membutuhkan pinjaman.

"Pemerintah jepang siap membantu pemerintah Indonesia dalam bentuk pinjaman yang segera, itu jika pemerintah indonesia membutuhkan," tukasnya.

(mkl/dnl)