Dana Kompensasi Tepat Sasaran, Orang Miskin Turun 3%

Jakarta - Menneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani yakin angka kemiskinan akan turun 3 persen dari 16 persen menjadi 13 persen bila program kompensasi kenaikan harga BBM berjalan dan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Menneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati disela-sela raker dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2005)."Sebetulnya itu exercise dari akademis, itu studinya dibuat oleh UI. Kalau ada perubahan harga BBM kemudian tanpa program kompensasi angka kemiskinan akan naik sedikit dari 16 persen itu. Tetapi dengan adanya dana kompensasi apalagi dengan target yang tepat maka angka kemiskinan akan turun 3 persen," kata Sri Mulyani.Elemen terpenting dari program kompensasai adalah pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat miskin terhadap dua sektor ini sifatnya akan berkelanjutan. "Sehingga masyarakat mendapat akses kepada pelayanan kesehatan secara terus-menerus yang akhirnya akan menurunkan angka kemiskinan apalagi ada pembiayaan infrastruktur pedesaan," urainya.Kemudian, mengenai defisit anggaran, akan tetap di angka 1 persen dari PDB baru yakni sekitar 5.600.Untuk Raskin, Bappenas akan memakai data dari BKKBN. Sementara untuk kesehatan akan diambil datanya dari BPS, untuk beasiswa akan diambilkan datanya dari BKKBN dan persatuan orang tua murid. "Ini diambil berbeda-beda karena pertimbangan akses. BKKBN mempunyai data mengenai keluarga miskin dan prasejahtera," tegasnya.Rekonstruksi AcehSementara mengenai program rekonstruksi Aceh menurut Sri Mulyani diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja untuk rakyat Aceh. "Apakah dalam bentuk rekonstruksi awal dari sisi infrastuktur yang sifatnya bantuan atau support. Tujuannya untuk membuat kehidupan yang lebih baik dan aman. Prasarana fisik yang sekarang dilakukan adalah pembangunan jembatan Meulaboh-Aceh, pembangunan jalan raya dan pembangunan sarana listrik," ungkapnya.Mengenai realisasi dana bantuan sejauh ini belum bisa disebutkan. Tapi pemerintah berjanji akan membuat sistem yang baik untuk melaporkan dana bantuan yang masuk bujet maupau nonbujet agar masyarakat bisa mengikuti alur dananya. (san/)