Ada Gejolak di Yunani dan China, Ini yang Bisa Dilakukan Pemerintah

Jakarta - Risiko ekonomi suatu negara semakin terbuka ketika ada negara lain mengalami krisis. Ini lah yang dialami Indonesia ketika ada persoalan yang dialami Yunani dan China.

Solusi dari persoalan ini memang tidak banyak. Paling tepat adalah fokus kepada pembenahan internal, agar mampu menciptakan fundamental yang benar-benar kuat. Pemerintah bisa mengawali dengan membangkitkan kepercayaan masyarakat.

"Hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan membangkitkan confident, level dari konsumen dan prospek ekonomi Indonesia. Caranya bisa seperti yang disampaikan kemaren, ekonomi melambat tapi tidak krisis, itu adalah pengakuan politik. Itu merupakan start awal yang memadai," ungkap Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah di Kedai Kopi Tjikini, Jakarta, Minggu (12/7/2015)

Alasannya, kata Firmanzah, menjelaskan bahwa dana yang tersedia di perbankan cukup besar. Namun, baik produsen dan konsumen cenderung menyimpan dananya untuk menghindari risiko dari semua ketidakpastian.

"Likuiditas bank kan sekarang meningkat, jadi masyarakat cenderung menyimpan uang ketimbang berinvestasi. Karena risiko konsumen dan produsen adalah risiko ketidakpastian," terangnya.

Pemerintah juga harus membangun komunikasi lebih intensif dengan dunia usaha. Kebijakan yang akan dikeluarkan pun harus disampaikan lebih dulu, agar tidak menimbulkan banyak polemik.

"Kemudian serangkaian pertemuan dengan‎ dunia usaha, agar ada dukungan dari pemerintah, maka dunia usaha akan confident. Jadi kuncinya dialog komunikasi dengan dunia usaha," papar Firmanzah.

"Juga adalah dialog dengan pemda, karena pemda menjadi motor penting dalam disbursement anggaran. Pemda juga perlu dinaikan confident-nya tentang program baru pemerintah pusat," tegasnya.

Pemerintah harus menghindari beberapa persoalan yang sebenarnya tidak penting, namun menjadi heboh ketika tidak disosialisasikan dengan tepat.

"Jangan misalnya soal JHT menciptakan keresahan, terus ada menteri tadinya membolehkan mobil dinas dipakai mudik lalu diralat kembali. Jadi banyak policy yang belum matang disampaikan, dan akhirnya menjadi pertanyaan kredibilitas pemerintah. Ini yang harus dihindari," pungkasnya.

(mkl/ang)