Dari 3.337 Berkas Korban Lumpur Lapindo, Tervalidasi Sementara 1.127 Berkas

Sidoarjo - Harapan warga korban semburan lumpur Lapindo harus bersabar, untuk bisa menikmati sisa pembayaran ganti rugi sebelum lebaran. Pasalnya, dari 3.337 berkas, baru sekitar 1.127 yang tervalidasi.

"Jumlah berkas yang saya validasi 3.337. Saya (BPLS) beserta Minarak (PT Minarak Lapindo Jaya), akan cermat dan teliti, sehingga bisa cepat terselesaikan sesuai waktunya," ujar Kepala Badan Penanggulan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Soenarso, saat memberikan sambutan di acara acara kunjungan kerja Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim Soekarwo dan unsur Muspida Sidoarjo, di Pendopo Delta Wibawa, Pemkab Sidoarjo, Selasa (14/7/2015).

"Diharapkan warga secepatnya menyerahkan berkas. Kemudian berkasnya saya serahkan ke Minarak. Kalau semuanya cepat, bisa segera terselesaikan," terang Soenarso.

Sementara itu, Basuki menambahkan, ada 3 syarat untuk bisa mencairkan dana talangan dari pemerintah yakni, Peraturan Presiden yang diteken pada 26 Juni 2015. DIPA dari BPLS yang memuat alokasi dana Rp 781 milliar lebih, dan sudah disahkan pada 26 Juni lalu. Sedangkan syarat ketiga adalah tanda tangan perjanjian dari pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dengan Lapindo Brantas.

"Saya sebagai ketua tim merasa bersyukur, karena saya mendahului, saya yang mengakhiri. Dulu saya Ketua Timnas Penanggulangn semburan Lumpur Sidoarjo," ujar Basuki.

"Dengan 3 hal tadi, tidak ada lagi yang bisa menghalangi pencairan ganti rugi. Perintah Bapak Presiden, agar kami bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Beliau sangat antusias. Beliau akan ke sini setelah lebaran, setelah terbayar nanti," terangnya sambil berharap, warga korban lumpur juga ikut mendukung melengkapi berkas-berkas, agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah hukum.

"Yang tervalidasi lebih dari 1.000 berkas. Untuk transparansi dan keadilan, maka akan dibayar bersama-sama," ujarnya.

"Saya sadar, ini penantian lama, capek, dan menumbuhkan ketidakpercayaan. Tapi kami bertiga (Menteri Pu dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Sosial), untuk menghapus itu (ketidakpercayaan warga)," tandasnya.

Sedangkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parwansa menambahkan, keuangan untuk warga terdampak sudah siap di kantor perbendaharaan keuangan negara.

"Dari 3.337 berkas sampai sekarang, rupanya baru 1.127 berkas yang sudah validasi. Mestinya ada keadilan, supaya sama menerima lunas pada waktu yang sama," kata Khofifah.

(dnl/dnl)