Ini Tantangan Pengembangan 'Kereta Peluru' Jokowi

Jakarta - Transportasi kereta di Indonesia akan masuk pada fase pengembangan kereta cepat atau High Speed Train (HST). Di Asia Tenggara, belum ada negara yang memiliki atau menguasai teknologi kereta cepat.

PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA yang merupakan salah satu anggota konsorsium Badan Usaha Milik negara (BUMN) RI dan Tiongkok untuk rencana pengembangan kereta cepat rute Jakarta-Bandung, mengungkapkan beberapa tantangan di dalam pengembangan 'kereta peluru' usulan Presiden Jokowi.

Tantangan pertama ialah komitmen nasional atau bersama dalam pengembangan perkeretaapian di tanah air.

"Jika semua stakeholder perkeretaapian sudah memiliki komitmen yang sama. Saya yakin kita bisa mewujudkannya," kata Direktur Produksi PT Industri Kereta Api (Persero) Hendy Hendratno Adji, kepada detikFinance, Sabtu (25/7/2015).

Tantangan berikutnya ialah, masalah sumber daya manusia di bidang kereta cepat. Komitmen dari semua pihak sangat diperlukan untuk mempercepat dan menjalani program transfer teknologi dari negara atau produsen kereta cepat dunia yang digandeng.

"Masalah SDM, kalau semua pihak seperti dari BPPT, perguruan tinggi dan BUMN seperti LEN, PT Pindad, PT DI, Krakatau Steel dan lainnya, berkomitmen sama maka saya yakin para insinyur Indonesia bisa dengan cepat menerima transfer teknologi," ujarnya.

Tantangan lain yang diungkapkan adalah pengembangan dan pembuatan fasilitas permesinan untuk kereta cepat. Transfer teknologi permesinan sulit didapat dari negara maju bila tidak ada komitmen penuh dari pemerintah Indonesia.

"Permesinan modern yang akan dipakai untuk pembuatan kereta cepat juga akan mudah didapat bila ada dukungan kuat dari pemerintah," sebutnya.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan Sugiadi Waluyo menyebutkan, ada 4 poin utama yang harus dipersiapkan dan dipenuhi di dalam pengembangan dan pengoperasian kereta cepat di tanah air.

Prasarana atau infrastruktur kereta cepat wajib dipenuhi. Hal ini, bagi Sugiadi, bukan menjadi tantangan besar sebab perusahaan konstruksi Indonesia, termasuk BUMN, telah berpengalaman mengerjakan dan mengembangkan berbagai jenis proyek konstruksi.

Poin menantang kedua yang perlu dipersiapkan ialah penyediaan sarana atau kereta. Di Indonesia, baru INKA yang memiliki kemampuan mengembangkan dan memproduksi kereta namun teknologi belum masuk ke tahap kereta cepat.

"Sarana memang baru ada di INKA namun INKA belum memiliki kemampuan disitu. Sehingga INKA nanti harus belajar," ujarnya.

Hal lain yang wajib dipenuhi ialah penyediaan sumberdaya manusia di sisi operator dan regulator. Karena Indonesia belum pernah mengelola atau mengembangkan kereta cepat maka sumberdaya kereta cepat wajib dipersiapkan.

"SDM mesti segera, jadi dilakuakan pelatihan di Dirjen eprektapian dan operator," ujarnya.

Terakhir ialah sistem atau regulasi. Regulasi terkait pengembangan dan pengoperasian kereta cepat harus dibuat atau disempurnakan.

"Sistem atau masalah regulasi. Regulasi kereta api sudah ada, tinggal disempurnakan saja," ujarnya.

(feb/rrd)