DPR Minta Dana Kompensasi BBM Fokus ke Pendidikan, Kesehatan

Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Paskah Suzetta meminta pengalihan dana subsidi BBM difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Hal itu dimaksudkan agar pengalihan subsidi benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat. "Kalau ada pengalihan subsidi, pemerintah harus fokus untuk kepentingan rakyat seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Jangan kemana-mana," kata Paskah di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (23/2/2005).Paskah menjelaskan, dengan dialihkannya subsidi BBM ke sektor pendidikan, maka diharapkan anggaran untuk pendidikan dapat lebih ditingkatkan hingga mendekati amanat konstitusi yang ditetapkan sebesar 20 persen dari anggara. Ia mengakui, dengan dana pengalihan subsidi itu berimplikasi pada kenaikan harga BBM. Dengan harga minyak yang dipatok US$ 35 per barel, maka subsidi BBM akan mencapai Rp 39,8 triliun. Sementara dengan perkiraaan rata-rata kenaikan harga BBM 29 persen, maka dampak ke inflasi akan berkisar 0,9-1 persen dengan asumsi setiap kenaikan 1 persen harga BBM akan menambah inflasi 0,03 persen. Selanjutnya Paskah meminta agar perubahan asumsi makro sehubungan dengan kenaikan harga BBM tersebut segera diajukan pemerintah ke DPR. "Biasanya pembahasan perubahan asumsi makro itui mengikuti siklus APBN-p yakni setelah semester I. Tapi saya sarankan pemerintah untuk segera saja mengajukan ke DPR agar perubahan asumsi-asumsi makro itu dapat segera dibahas," katanya.Sumber-sumber di Komisi XI DPR RI menyebutkan, harga premium akan mengalami kenaikan menjadi Rp 2.400 rupiah, solar menjadi Rp 2.100, solar untuk industri menjadi Rp 2.200, minyak diesel menjadi Rp 2.300 rupiah. Sementara untuk minyak tanah tidak naik yakni tetap dipatok Rp 700 per liternya, dan minyak bakar harganya akan disesuaikan pada mekanisme pasar. Terkait dengan kenaikan harga BBM itu, Paskah mengakui bahwa Komisi XI tidak dalam kapasitas menyetujui atau tidak menyetujui kenaikan harga BBM. Kita hanya membahas aspek subsidinya. "Kalau hitung-hitungan kenaikannya itu dibahas dengan komisi VII," demikian anggota DPR dari Golkar ini. (qom/)