Debt Swap 1000 Bus, DPR Minta Audit Investigasi Damri & PPD

Jakarta - DPR secara prinsip menyetujui anggaran untuk pengadaan 1000 bus dalam rangka program pertukaran utang atau debt swap dengan Inggris. Namun sebelum bus-bus tersebut diserahkan ke Damri dan PPD, sebaiknya perlu dilakukan investigasi audit terhadap kedua perusahaan BUMN itu. "Prinsipnya DPR setuju. Akan tetapi karena ini menyangkut Damri dan PPD yang memiliki kinerja buruk, maka ada persyaratan sebelum diserahkan yakni harus dilakukan investigasi audit," kata Ketua Komisi XI DPR RI Paskah Suzetta di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (23/2/2005).Menurut Paskah, Damri dan PPD juga harus memiliki rencana bisnis yang jelas. "Sejauh ini DPR sudah membuat surat bahwa tidak keberatan," katanya.Rencananya hari ini Depkeu dan Kedubes Inggris akan menandatangani note kesepahaman (MoU) untuk debt swap. Namun karena belum ada surat resmi dari DPR soal persetujuan anggaran untuk pengadaan 1000 bus dalam rangka debt swap, maka penandatanganan MoU itu ditanda. Menurut Dirjen Perbendaharaan Negara Mulia P Nasution, saat ini Depkeu akan mencoba untuk dapat melakukan negosiasi dengan pemasok bus Mercedes agar tidak menaikkan harga terlebih dahulu. Pasalnya, pemasok bus Mercedes memberi tenggat waktu sampai 21 Februari untuk penandatanganan kesepakatan. Jika sampai tenggat waktu itu belum ada kesepakatan, maka harga pengadaan 1000 bus akan membengkan dari Rp 675 miliar menjadi sekitar Rp 690 miliar. "Sekarang ini mereka masih membuka kesempatan lagi. Sekarang kita tinggal menunggu persetujuan DPR," kata Mulia. (qom/)