JK Sebut Dulu Kantor Bappenas Mirip Pasar, Tempat Lobi Proyek

Jakarta - Pergantian sistem di Indonesia pasca reformasi melahirkan banyak perubahan dari segi fungsi dan peran. Salah satunya terlihat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menceritakan pada masa lalu kantor Bappenas sangat ramai bahkan seperti pasar. Penyebabnya karena banyak sekali aktivitas lobi oleh berbagai pihak yang ingin menggarap proyek pemerintah.

"‎Fungsi Bappenas drastis menurun. Menteri Keuangan tentu buat UU berdasarkan anggaran. Kemudian perencanaan ada di daerah dan satuan 3 ada di DPR. Semua kewenangan hilang di Bappenas. Dulu Bappenas kayak pasar, sekarang sepi. Dulu lobi di Bappenas, sekarang lobi di DPR," kata JK di di Kementerian PPN di Jakarta, Rabu (29/7/2015)

Menurut JK, hal tersebut adalah bukti perubahan ke arah yang lebih baik. Apalagi dengan adanya batasan atas pembahasan anggaran pemerintah oleh anggota DPR hanya sampai satuan ketiga atau detil proyek. Sehingga meminimalkan adanya praktik lobi proyek lagi.

"‎Sekarang harus ditetapkan pemerintah. Maka negosiasi lebih mudah, tidak ke DPR lagi. Kita harus kembali punya rancangan lebih detail," kata JK.

Dalam hal perencanaan, JK menjelaskan bahwa panduannya sudah tersedia di dalam undang-undang (UU) soal landasan hingga tujuan dari anggaran tersebut.

‎"Dari semua itu punya lagi suatu hal. Anggaran punya filosofi. Apa itu? Pertumbuhan, pemerataan, keberlanjutan, dan hal-hal yang mengikat. Kalau perencanaan tidak mencerminkan itu maka negara dicap tidak bisa menggerakkan pembangunan," terangnya.

Selanjutnya dampak positif akan menuju kepada semakin terciptanya lapangan pekerjaan, penurunan jumlah pengangguran dan ‎kemiskinan.

"Bicara pertumbuhan ada banyak ukuran. Gross-nya berapa, ukuran berapa, kemiskinan turun. Pemerataan juga dapat dilihat, apakah itu gini ratio (ketimpangan pendapatan), aspek ukuran sosial, umur atau kesehatan. Anda tahu betul bagaimana ukur itu. Itulah gunanya punya perencanaan nasional. Di daerah ada Bappeda dan ada biro perencanaan," kata JK.

(mkl/hen)