Beli 1.000 Bus Pakai e-Katalog, Jonan Hemat Rp 230 Miliar

Ungaran - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk 1.000 unit bus untuk program Bus Rapid Transit (BRT).

Proses pengadaan untuk tahun anggaran 2015 ini menggunakan skema e-Katalog. Artinya Kemenhub membeli bus sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan melalui situs e-Katalog yang dikelola oleh LKPP. Dari proses pembelian, Kemenhub mengklaim berhasil menghemat anggaran senilai Rp 230 miliar.

"Nilai pagu Rp 1,4 triliun. Nilai transaksi Rp 1,17 triliun. Kita hemat Rp 230 miliar tanpa tender," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan saat meninjau perakitan bus untuk Program BRT di Karoseri CV Laksana, Ungaran, Jawa Tengah, Rabu. (29/7/2015).

Selain bisa menghemat biaya, proses pengadaan bisa sangat cepat. Dari proses pemilihan dan pembelian hanya memakan waktu 1 bulan. Bila memakai skema tender, pengadaan bisa lebih lama.

"Kalau tender prosesnya makan waktu," ujarnya.

Meski demikian, ada tantangan dari proses e-Katalog. Proses pembayaran baru bisa dilakukan bila barang telah diterima dan lolos sertifikasi.

Akibatnya, proses penyerapan anggaran baru tampak di akhir periode anggaran atau saat barang diterima.

"Pengadaan lewat e-Katalog nggak ada uang muka. Pak Menko tolong sampaikan ke Presiden. Kalau penggunaan e-Katalog, nggak terserap sekarang. Produk jadi dan diuji baru dibayar. Penyerapan anggaran dan realisasi fisik jadi berbeda," ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan Kemenhub merupakan kementerian lembaga yang memanfaatkan jasa e-Katolog LKPP terbesar. Peran LKPP dalam proses pengadaan barang ialah layaknya seorang biro jodoh atau situs e-commerce.

LKPP mempertemukan pihak pembeli dan penjual. Pihak pembeli, dalam hal ini Kemenhub, mengajukan spesifikasi detail produk yang diperlukan ke LKPP.

Selanjutnya LKPP mengecek barang, meninjau langsung pabrik atau perusahaan hingga menilai kewajaran harga dari para vendor alias penjual.

Data hasil analisa tersebut selanjutnya dibuat di dalam e-katalog. Setidaknya, LKPP memiliki 40.000 produk yang disediakan dalam e-Katalog.

"Kami buat e-Katalog yang bisa diakses elektronik. Di sana ada spesifikasi barang, harga terbuka, merek bisa dilihat. Pokoknya semua jelas seperti e-commerce. Nggak perlu lelang. Kalau lelang bisa berbulan-bulan kalau sekarang bisa ditunjuk. Kalau harga juga bisa beli yang lebih mahal tapi sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. Kalau tender nggak bisa beli yang harga tinggi karena harus harga terendah," ujarnya.

(feb/ang)