Hal ini membuat pekerjaan jalan tol yang memiliki panjang total 11,4 km ini molor dari target penyelesaian dari akhir 2015 menjadi pertengahan 2017.
"Target kita Desember 2015 ini jaringan jalan tol Jalan Priok sudah bisa beroperasi penuh. Tapi karena terkendala ada yang terindikasi retak itu makanya jadi harus muβndur," ujar Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hediyanto W Husaini, Jakarta, Rabu (29/7/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembongkaran sudah berjalan 2 bulan dan sudah 8 pilar yang dibongkar. Dia sebenarnya kontrak habis awal tahun, tapi karena ada pekerjaan iniβ dia harus tambah waktu 1,5 tahun lagi dari akhir masa kontraknya. Jadi total 26 bulan. Selesai keseluruhan pertengahan 2017," katanya.
Adapun bagian jalan tol yang perlu pembongkaran adalah seksi E-2 sepanjang 2,74 km dari Cilincing sampai Jampea.β Hingga Juli 2015 progres fisik E-2 telah mencapai 68%.
Kontraktor yang mengerjakan seksi E-2 adalah kerja sama operasi (joint operation/JO) antara PT Kajima dan PT Waskita Karya (Persero).
Sementara, seksi pekerjaan jalan tol lain yang masuk jaringan Jalan Tol Akses Tanjung Priok ini juga sudah menunjukkan perkembangan.
Akses Tanjung Priok sendiri terbagi menjadi lima seksi pekerjaan, seksi E-1 sepanjang 3,4 kilometer telah selesai sejak 2010 dan dioperasikan tanpa tarif dengan nilai konstruksi mencapai Rp 663 miliar dengan kontraktor SMCC dan PT Hutama Karya (Persero).
Seksi E-2 dengan nilai konstruksi Rp 1,1 triliun adalah seksi yang masih harus dikonstruksi ulang.
Seksi E2A sepanjang 1,92 kilometer dengan nilai konstruksi Rp 1,124 triliun saat ini baru mencapai progres fisik 90% ditargetkan selesai Desember 2015.
NS Link sepanjang 2,24 kilometer dengan nilai konstruksi Rp 525 miliar baru mencapai progres 87% dan diprediksi akan selesai pada akhir tahun 2015.
Seksi NS Direct Ramp sepanjang 1,1 kilometer akan selesai pada Desember 2015 mencapai progres fisik 99% dengan nilai konstruksi Rp 310 miliar.
Dalam pembangunannya Akses Tanjung Priok membutuhkan dana investasi sebesar Rp 4,9 triliun. Sebanyak Rp 3,72 triliun untuk konstruksi dan konsultan sebanyak Rp 313 miliar dengan dana dari JICA. Sedangakan pembebasan lahan dengan dana sebanyak Rp 872 miliar berasal dari pemerintah pusat maupun DKI Jakarta.
(dna/hen)











































