Presiden Minta Kenaikan BBM Segera Dilaksanakan

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kenaikan bahan bakar minyak segera dilaksanakan. Saat ini pemerintah telah siap menaikkan BBM meski terjadi penolakan di berbagai tempat. Penegasan tersebut disampaikan oleh Menko Perekonomian Aburizal Bakrie kepada wartawan di kantor presiden Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (23/2/2005).Lebih lanjut Ical mengatakan pemerintah siap menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. Presiden sudah meyakini bahwa dengan diturunkan subdisi BBM, dan mengalihkan dananya untuk progran kompensasi penduduk miskin, akan menurunkan angka kemiskinan penduduk Indonesia sekitar 2 persen."Angka kemiskinan pasti menurun. Karena itulah, presiden yakin mengenai hal itu, beliau katakan segera laksanakan hal itu, pemerintah sudah siap," kat Ical usai konpers pencanangan penanggulangan kemiskinan melalui pembayaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah.Menurut Ical, kenaikan harga BBM akan diputuskan berdasarkan sidang kabinet yang akan diputuskan secepatnya. Bos kelompok Bakrie ini menyadari bahwa kenaikan berakibat munculnya demo-demo diberbagai daerah. Namun menurutnya, Indonesia yang menganut asas demokrasi tidak menghalangi ujuk rasa, asal sesuai mekanisme yang berlaku.Ical juga menjelaskan alasan Presiden SBY menunda-nunda kepastian kenaikan harga BBM. Namun setelah mendapat kepastian dari dari pusat penelitian UI, bahwa dana kompensasi BBM akan menyebabkan pengurusan kemusinkan sekitar 2 persen, maka kenaikan BBM sudah idak dipungkiri lagi. "Perhitungan mereka, didorong pada angka-angka yang jelas. Secara kasar, bila setiap kepala keluarga membayar akibat kenaikan harga bahan pokok, yang dihitung samapai 2 persen, mereka memiliki gaji Rp 750 ribu perbulan, maka biaya 2 persen kurang lebih Rp 50 ribu perbulan atau Rp 180 ribu pertahun.Sedangkan program kompesasi bagi 36 juta pendudukl miskin, adalah Rp 17 triliun, sehingga satu orang miskin di Indonesia akan mendapatkan dana kompesasi Rp 500 ribu."Bila satu keluarga memiliki anggota 3 orang, akan dapat biaya tambahan pendapatan untuk subsidai seperti kesehatan pendidikan sekitar 1,5 jt," katanya. (jon/)