2 Menteri Ini Sangat Hati-hati dengan Proyek Tanggul Laut Garuda 'Raksasa'

Jakarta - Proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau yang dikenal dengan 'Tanggul Laut Garuda Raksasa' harus masuk tahap kaji ulang sebelum benar-benar dilanjutkan. Alasannya bila tak ada kajian ulang maka dampaknya justru lebih buruk bagi wilayah Jakarta dan sekitar.

Proyek pengendali banjir Jakarta ini akan membangun bendungan di tengah laut sehingga di Teluk Jakarta akan terbentuk waduk baru berukuran sangat besar. Namun di internal pemerintah seperti Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti termasuk yang cukup hati-hati dengan proyek ini.

Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar menuturkan hal tersebut menjadi perdebatan yang cukup hangat dalam rapat koordinasi yang berlangsung siang tadi. Misalnya Menhub memberikan catatan soal risiko terhadap keberadaan Bandara Soekarno-Hatta, yang berpotensi bisa tenggelam bila ada tanggul dan waduk besar di Teluk Jakarta.

"Sekarang masih laporan, kajian dulu. Kekhawatiran Menhub Jonan kalo itu dilakukan, bandara Cengkareng berhenti. Mau berenang?" kata Deddy di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (30/7/2015)

Dalam konsep awal, tanggul raksasa yang direncanakan dilengkapi dengan fasilitas luar biasa mulai dari properti hingga bandara. Namun ide tersebut harus dikaji ulang agar menjadi lebih komprehensif.

"Lupakan dulu itu lah, berapa lama bikin itu, Cengkareng tenggelem berapa lama? Kompilasi kajian yang sudah ada," sebutnya.

Ia menambahkan dalam rapat tadi, kritik terhadap rencana tersebut juga datang dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Bu Susi bilang kalau tempat air yang satu dipindahkan, tempat air yang lain mau ditaruh di mana. Masa maau dilempar ke Bekasi, dan lain lain. Kalau ke Banten nanti bandara tenggelam dong," ujar Deddy.

Pemerintah saat ini berencana melanjutkan proyek ini namun dengan kajian ulang yang komprehensif.

Pemerintah menunjuk satu badan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengkaji ulang proyek 'Tanggul Garuda Raksasa'.

Proses kajian ini akan memakan waktu selama minimal 3 tahun, dengan evaluasi per 6 bulan melalui rapat koordinasi oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil.

"Keputusan bangun atau tidak adalah 3 tahun mendatang paling cepat. Nanti diharapkan tiap 6 bulan dilaporkan," ujar Sofyan.

Ada dua pandangan yang masih berbeda secara umum terkait dengan kondisi tanah di Jakarta. Dimana untuk menyatukannya, harus melihat hasil dari kajian.

"Pertama, karena pengambilan air tanah, Kedua, karena tanah Jakarta aluvial muda yang akan terus konsolidasi karena Teluk Jakarta bekas rawa yang sudah ribuan tahun jadi daratan. Oleh sebab itu, studi itu akan cari tahu kenapa," paparnya.

(mkl/hen)