Dwelling Time Jadi Kasus Hukum, Bos Pelindo II Tak Heran

Jakarta -

Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) RJ Lino angkat suara terkait masuknya pihak Kepolisian menyelidiki persoalan lamanya proses bongkar muat hingga keluar barang di pelabuhan atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kasus ini menyasar kementerian perdagangan (Kemendag) khususnya ditjen perdagangan luar negeri.

Lino sudah menduga sejak awal persoalan dwelling time akhirnya terungkap satu per satu termasuk akan merembet ke kasus hukum. "Benarkan saya bilang. Ini sandiwara besar semua, sekarang baru lihat kan, jadi kembali," kata Lino saat ditemui usai acara silaturahmi di Kemenhub, Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Sandiwara di sini maksudnya, terkait pelayanan satu atap 18 kementerian di Pelabuhan Tanjung Priok. Ia pernah mendapati petugas pelayanan perizinan di Priok tak ada di tempat.

Pada 17 Juni lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah saat mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok, karena waktu bongkar muat hingga proses keluar barang (dwelling time) yang lama. Namun setelah peristiwa tersebut dianggap belum ada perubahan dari para petugas di lapangan.

"Kemarin itu kan sandiwara besar saja, kasihan presiden. Coba kita lihat hari ini ada nggak orangnya. Sekarang coba ke Priok ada nggak orangnya. Sekarang kalian ke Priok, ada nggak orang-orang yang kemarin. Ini saya foto, ini kan kacau. Ini hari ini. Sudah dimarah-marahin presiden masih kayak begini," cetus Lino pada 22 Juni lalu.

Saat ini, Lino mengaku siap diperiksa polisi terkait masalah dwelling time yang sempat membuat Presiden Joko Widodo marah. "Silakan, tapi dwelling time itu nggak ada kaitan dengan kita," tegasnya.

Ia menekankan kembali bahwa masalah dokumen atau birokrasi berperan besar di dalam dwelling time. Dokumen tersebut dikeluarkan oleh kementerian lembaga yang ada di dalam proses pre custom sebelum tahap Bea Cukai. Pre custom ini disebut-sebut berperan besar di dalam lamanya dwelling time di Priok

"Dweling time itu proses dokumen. Nggak ada kaitan dengan saya. Selama ini kalian campur adukan," ujarnya.

Lino mengungkapkan izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk barang impor mencapai 360.000 izin per tahun. Izin tersebut mayoritas diurus dalam bentuk hard copy sehingga memakan waktu.

"Coba bayangin, Perdagangan itu kasih izin importir di Priok sampai 3‎60.000 izin dalam setahun, kemudian Karantina sekitar 20.000. Izin itu kan pakai hard copy sendiri, nggak bisa online," sebutnya.

(feb/hen)