Pemerintah Tak akan Impor Beras Meski Ada Kekeringan

Pemerintah Tak akan Impor Beras Meski Ada Kekeringan

Lani Pujiastuti - detikFinance
Jumat, 31 Jul 2015 13:19 WIB
Pemerintah Tak akan Impor Beras Meski Ada Kekeringan
Jakarta - Saat ini terjadi kekeringan di mana-mana akibat musim kemarau, dan ditambah lagi adanya fenomena El Nino yang memperparah kekeringan. Namun, pemerintah tetap yakin stok pangan terutama beras cukup, sehingga tidak akan membuka opsi impor beras.

Hal tersebut berdasarkan Rapat Koordinasi yang dihadiri beberapa menteri dan BPS, di Kantor Kementerian Perekonomian. Rapat berlangsung sejak pukup 09.00 sampai 11.45 WIB.

"Tadi kami bahas dampak El Nino, salah satunya kekeringan di mana-mana. Perlu diantisipasi dampaknya terhadap produksi pertanian. Hasilnya nanti akan kami laporkan dulu ke Presiden," kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil ditemui usai rapat koordinasi di Kantornya, di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (31/7/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago menambahkan, walau saat ini kekeringan terjadi di mana-mana, dan menyebabkan potensi turunnya produksi beras, pemerintah belum ada rencana untuk impor beras.

"Kita antisipasi penurunan produksi beras akibat kekeringan. Belum ada opsi impor. Stok cukup, tidak sampai impor. Potensi penurunan produksi 250.000 ton beras," kata Andrinof ditempat yang sama.

Walau ada fenomena El Nino, Badan Pusat Statistik juga tidak akan merevisi Angka Ramalan (ARAM) produksi beras, bahkan BPS memprediksi produksi beras surplus sebanyak 5 juta ton lebih di 2015.

"ARAM tak akan direvisi. Karena ada peningkatan produksi baru dari tambahan lahan Januari-April. April-September ada penambahan lagi luas tanam padi. Tapi perlu diantisipasi Juli ke sini ada El Nino, nah itu yang kami belum buat skenario. Ternyata dampak El Nino tidak serta merta menurunkan produksi. Kalau yang sudah ditanam atau standing crop kita akan petakan mana yang bisa panen dan mana yang tidak," kata Deputi Statistik Badan Pusat Statistik, Adi Lumaksono.

(rrd/hen)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads