DPR: El Nino Tak Boleh Jadi Alasan Impor Beras

Jakarta - Fenomena suhu panas ekstrem yang menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia, sempat memunculkan opsi pemerintah untuk mengkaji impor beras sebagai stok jaga-jaga di gudang Perum Bulog. Namun kalangan DPR menilai, pemerintah tak boleh mudah mengambil opsi impor beras meski ada fenomena El Nino.

"Isu El-Nino jangan sampai dipakai kelompok tertentu untuk halalkan impor beras," kata Ketua komisi IV DPR-RI Edhy Prabowo, usai rapat koordinasi soal kekeringan, di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (3/8/2015)

DPR mengingatkan, pemerintah harus fokus pada penanggulangan kekeringan. Komisi IV DPR mendukung upaya Kementerian Pertanian dalam menangani kekeringan, antara lain mengizinkan perubahan pos anggaran dari beberapa pos dialihkan untuk dana kekeringan Rp 880 miliar, untuk wilayah yang dilanda kekeringan.

"Kami terus pastikan agar titik-titik tersebut sudah terairi. Kita bicara data, antisipasi apa yang tepat. Dana tersebut diambil melalui anggaran beberapa Ditjen, alokasinya merupakan hak prerogatif kementerian," katanya.

Saat ini pemerintah sedang mengantisipasi dampak terburuk terhadap kondisi kemarau panjang, yang diprediksi sampai akhir tahun ini. Salah satunya menyiapkan stok beras yang cukup sampai akhir tahun hingga masuk musim paceklik di awal 2016.

Stok diusahakan berasal dari pengadaan beras di dalam negeri, namun bila mendesak maka bisa dari beras impor, karena ada potensi ancaman kemarau panjang.

Perum Bulog menargetkan, dengan stok hingga 2,5 juta ton maka pasokan dan harga di musim paceklik akan terjaga, tergantung serapan dari dalam negeri. Musim paceklik berlangsung pada Oktober 2015-Februari 2016.

"Sampai hari ini stok aman, kita akan melakukan studi lebih lanjut dalam minggu depan untuk apakah diputuskan kita perlu impor atau tidak. Sampai saat ini tidak, komponen khusus adalah beras," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Jumat lalu.

(hen/hen)