Rencana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengumpulkan menteri dan pejabat di 18 kementerian/lembaga untuk membahas dwelling time tak kesampaian malam ini. Rencananya, upaya mengumpulkan 18 kementerian dan lembaga yang terkait proses keluar barang di pelabuhan ini akan kembali dijadwalkan besok.
"Sebenarnya tadi kita mau rapat besar dengan 18 kementerian dan lembaga terkait dwelling time di Pelabuhan. Tapi nggak jadi, jadi akhirnya saya panggil Bea Cukai dan Pelindo II saja," kata Sofyan usai rakor di kantornya, Senin (3/8/2015).
Ia mengatakan rapat malam ini hanya dihadiri Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Bea Cukai, dan Pelindo II. Tujuannya untuk mencari informasi awal dari Bea Cukai dan Pelindo II.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Malam ini, sudah ada beberapa keputusan soal penyelesaian percepatan dwelling time, antara lain institusi Bea Cukai Kementerian Keuangan sebagai koordinator penyederhanaan soal dwelling time pelabuhan.
"Kita sudah semakin mengetahui reformasi yang perlu dilakukan dalam aturan birokrasi law enforcement. Menetapkan sisten informasi. Memberlakukan Indonesia national single window. Akan dilakukan 18 lembaga," katanya.
Selain itu, rencana portal nasional Indonesia National Single Window (INSW) akan menjadi satu pintu proses administrasi perizinan 18 kementerian dan lembaga.
"Ada aturan kementerian kita permudah. Perizinan masuk NISW jadi transparan perizinan jadi 1. Jenis 1 identifikasi kita permudah," katanya.
Target dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok tahun ini rata-rata 4,17 hari, khusus di Bea Cukai targetkan 2,5 hari namun kenyataannya bisa cepat dengan rata-rata 0,62%.
(dna/hen)











































