Jokowi Minta Mentan Laporkan Dampak El Nino

Jokowi Minta Mentan Laporkan Dampak El Nino

Maikel Jefriando - detikFinance
Kamis, 06 Agu 2015 17:30 WIB
Jokowi Minta Mentan Laporkan Dampak El Nino
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sore ini memimpin rapat terbatas terkait fenomen El Nino yang melanda Indonesia. Fenomena El Nino di Indonesia berpotensi memicu dampak kekeringan yang bisa merembet mengenai sentra produksi pangan.

Beberapa menteri dan pejabat terkait dipanggil untuk membahas sekaligus mencarikan solusinya. Pada kasus EL Nino, Jokowi meminta secara khusus kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk menjelaskan daerah yang terdampak cukup parah akibat El Nino.

"Saya minta laporan ke mentan soal sawah ladang yang gagal panen akibat kekeringan," ungkap Jokowi saat membuka rapat di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/8/2015)

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat pembukaan sidang, Jokowi menjelaskan hasil kunjungan ke area pertanian di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Dari kunjungan itu, kepala daerah di Jatim dan Sulsel melaporkan kepada dirinya bahwa dampak El Nino belum terasa.

β€Ž"Waktu di Jatim, disampaikan oleh Gubernur dampaknya sangat kecil, karena ada panen di September dan saat ke Sulsel disampaikan juga bahwa produksi beras tak masalah, karena September juga akan panen raya yang cukup besar," paparnya.

Jokowi menyadari masalah El Nino menimbulkan dampak yang cukup buruk bagi berbagai sektor khususnya pertanian dan kehutanan sehingga harus disiapkan antisipasinya.

β€Ž"Seperti yang saya sampaikan pada minggu lalu, dampak ini harus diantisipasi, pertanian kehutanan dan lainnya. Dan yang paling penting terkait dengan sawah ladang yang kemungkinan gagal panen," tegas Jokowi.

Selain Amran, hadir pada rapat soal EL Nino seperti Menteri Kordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastutiβ€Ž.

Kemudian hadir juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro,β€Ž Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin.

(mkl/feb)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads