Revisi PP Belum Rampung, Dana JHT Belum Bisa Cair

Jakarta - Pemerintah tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Selama masa ini, apakah peserta BPJS bisa mencairkan JHT?

Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan menyebutkan, peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau berhenti bekerja sebelum 1 Juli 2015, dapat langsung mencairkan dana hari tua mereka dengan masa tunggu selama 1 bulan tanpa menunggu masa kepesertaan 10 tahun. Namun, bagi peserta yang kena PHK setelah melebihi 1 Juli 2015, dana JHT belum bisa cair.

"Kalau yang PHK sebelum 1 Juli itu dan sudah mengajukan berkas, itu sudah bisa cair, kalau yang sekarang nggak bisa keluar (JHT)-nya karena belum ada ketentuan lebih lanjut," kata Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Abdul Cholik kepada detikFinance, Jumat (7/8/2015).

Sebelum ada revisi PP tersebut, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami PHK harus menunggu masa kepesertaan 5 tahun untuk mencairkan JHT beserta hasil pengembangannya secara penuh. Sementara bagi peserta yang masih bekerja dapat mencairkan dana JHT sebesar 10% dan atau 30% sepanjang sudah menjadi peserta selama 10 tahun.

Nah, setelah adanya revisi PP, maka dana JHT bisa dicarikan kapan saja setelah tidak lagi bekerja, baik itu terkena PHK atau mengundurkan diri. Dia menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah soal PP tersebut. Perubahan PP tersebut akan menentukan apakah dana JHT bisa cair.

"Nah, yang sekarang itu belum bisa cair, itu nunggu ketentuan baru, kita tidak berani menentukan, kita nunggu itu," katanya.

(drk/ang)