Pembangunan 'Lumbung Pangan' di Merauke Hadapi Masalah Adat

Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, pembangunan 1 juta hektar (ha) food estate alias 'lumbung pangan' di Merauke menghadapi masalah pembebasan lahan.

Pasalnya, lahan yang akan digunakan untuk food estate adalah tanah-tanah adat. Hingga kini, belum ada kesepakatan jelas dengan para pemuka adat setempat terkait masalah penggunaan lahan.

"Di sana yang kami hadapi ada masalah tanah adat. Kami maunya sih tahun ini bisa bangun 250 ribu ha, tapi situasi di lapangan tidak memungkinkan," kata Amran, usai melantik para pejabat eselon II di Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (7/8/2015).

Amran mengaku telah menghubungi Bupati Merauke, agar masalah penggunaan tanah adat ini bisa segera diselesaikan. Sebab, anggaran dan peralatan mesin pertanian untuk food estate tersebut sudah siap. "Kami sudah telepon bupatinya 4 hari lalu, tolong dipercepat. Anggarannya sudah siap, peralatan dan tim juga sudah siap," ujarnya.

Pihaknya tetap berupaya agar pembangunan food estate bisa terus berjalan. Saat ini, Kementan telah mulai mengirimkan alat-alat berat ke Merauke. "Sekarang sudah mulai jalan, alat beratnya sudah dikirim," dia menuturkan.

Akibat adanya masalah tanah adat ini, pembangunan food estate yang rencananya tahun ini dikembangkan hingga 250 ribu ha, tidak dapat terlaksana sepenuhnya. Paling banyak, tahun ini hanya dibangun 10 ribu ha. "Tahun ini kita rancang dulu 10 ribu ha. Kita lihat dulu, kita rancang untuk tahun berikutnya," pungkas Amran.

(dnl/dnl)