'Zaman Jokowi, Tak Ada Hari Libur Untuk Direksi BUMN Infrastruktur'

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan agar proyek infrastruktur yang digarap BUMN harus selesai cepat. Direksi BUMN infrastruktur yang menggarap proyek-proyek harus bekerja 7 hari seminggu.

Demikian disampaikan oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno, ditemui di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (10/8/2015).

"Saya juga mengecek ke lapangan hampir tiap seminggu dua minggu. Kami lihat ke lapangan bagaimana perkembangannya (proyek infrastruktur). Direksi dan manajemen BUMN pun sekarang dituntut terutama yang sektor infrastruktur untuk kerja 7 hari seminggu, kami kerja," tegas Rini.

Bahkan kalau diperlukan, tegas Rini, BUMN menerapkan pola kerja 2 shift, siang-malam, untuk menggarap proyek infrastruktur sehingga proyek bisa cepat selesai.

"Kalau bisa dua kali shift kami lakukan. Ini yang harus dilakukan. Kalau tidak melakukan sesuai yang diharapkan, ya kami ingatkan," kata Rini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pihaknya mendorong investor swasta menggerakkan hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia. Bila swasta tak juga masuk, maka pemerintah akan mendorong BUMN untuk masuk menjadi pioneer.

"Jadi bukan sedikit-sedikit BUMN, tidak, swasta juga kita dorong, tapi kalau tunggu-tunggu tidak masuk, maka saya suruh BUMN masuk karena kita butuh infrastruktur. Hilirisasi butuh waktu, industrialisasi juga butuh waktu. Kita lihat nanti 2-3 tahun, fokus, selalu dikontrol dan diawasi, jadi kalau ada yang menyampaikan ke saya, Pak setelah groundbreaking ya, tapi jangan kaget setelah 3-6 bulan datangi lagi kalau progress-nya tidak benar saya tegur," paparnya.

Jokowi berjanji, bila ada yang tidak cepat dalam menjalankan pembangunan infrastruktur, maka akan ada langkah tegas. Untuk direksi BUMN akan diganti direksinya, bila untuk menteri akan diganti menterinya.

"Kalau saya simpel," tegasnya.

(dnl/ang)