.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan tujuan pemerintah mengalihkan alokasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada era pemerintahannya. Subsidi premium yang dihapus sedangkan subsidi solar hanya dipatok Rp 1.000 per liter dinilai memiliki dampak jangka pendek bagi masyarakat.
Harga BBM yang mengalami penyesuaian atau kenaikan mengikuti harga minyak dunia memang dikeluhkan oleh masyarakat. Ibarat obat, rasanya akan pahit diawal namun mampu menyembuhkan. Kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bertahun-tahun terbebani oleh alokasi subsidi energi, akan lebih sehat karena pos anggaran bisa dialokasikan ke sektor produktif, bukan dialokasikan untuk subsidi BBM yang habis untuk dibakar atau konsumtif.
Hal ini disampaikan oleh Jokowi saat sidang bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tahun 2015 di Gedung DPD, Senayan, Jakarta (14/8/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kini, keuangan negara bertambah sehat. Alokasi dana subsidi BBM triliunan dipakai membiayai berbagai proyek infrastruktur hingga membiayai program perlindungan sosial masyarakat secara langsung.
"Semua itu bisa kita lakukan dengan pengalihan subsidi BBM dan subsidi-subsidi lainnya yang saat ini tidak tepat sasaran," tuturnya.
Proyek infrastruktur dan energi yang dibiayai seperti pengembangan jaringan kereta di luar Jawa, pembangunan jaringan tol hingga pembangunan pembangkit listrik baru.
"Banyak infrastruktur dan fasilitas publik yang dapat dibangun pemerintah untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Banyak program bantuan sosial untuk kelompok masyarakat miskin yang dapat diberikan pemerintah," tuturnya.
Dana alokasi subsidi BBM juga bisa dipakai mendukung pembiayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Juga banyak usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bisa digerakkan," tuturnya.
(feb/hen)
