Mendag Lembong Sebut Ada Oknum yang Nakal di Bisnis Sapi

Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong mengakui ada perusahaan penggemukan sapi (feedloter) yang nakal memainkan pasokan sapi ke pasar. Namun pria yang biasa disapa Tom ini mengatakan, ada juga feedloter yang tak nakal menahan pasokan sehingga harga daging sapi melonjak tinggi (Rp 130.000/kg)

Hal ini disampaikan Tom usai rapat pangan bersama Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Kamis (20/8/2015)

"Pak Mentan, Kapolri, Panglima, di depan Pak Presiden, ada Menkopolhukam juga, kami cukup yakin dalam 1, 2, 3 bulan ini reda. Jadi sayangnya memang ada oknum-oknum yang nakal, dan itu dasar hukumnya kuat," kata Lembong di Kantor Presiden, Kamis (20/8/2015)

Lembong mengatakan, bagi pelaku usaha yang nakal maka ada konsekuesi hukum dan sanksi seperti Undang-undang (UU) Larangan Prakik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Perdagangan dan Pangan. Namun bagi feedloter yang tertib tak melakukan pelanggaran maka pemerintah akan memberikan dukungan seperti prioritas izin impor sapi bakalan.

"Sekali lagi bagi pelaku-pelaku yang baik tertib, kami mohon maaf atas instruksi dan ketidaknyamanan yang terjadi. Tapi memang ini bila ada kegiatan yang tidak terkait pasar, yang kolusi dan sebagainya tidak bisa dibiarkan begitu saja," katanya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengantongi 24 perusahaan penggemukan sapi yang diduga melakukan kartel pasokan dan harga sapi di dalam negeri. Saat ini, para feedloter tergabung dalam Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo) mencakup 35 perusahaan.

Pemerintah berencana menambah impor sapi untuk triwulan IV-2015 sebanyak 200.000-300.000 ekor termasuk sapi siap potong. Selain Bulog, pemerintah juga akan memberikan izin impor kepada perusahaan swasta yang dianggap tertib. Pada triwulan III-2015 alokasi impor sapi bakalan hanya 50.000 ekor, dari normal 200.000 ekor per 3 bulan.

"Sekali lagi, saya akan cek dulu dengan pak mentan. Setiap kali mengeluarkan izin ini harus kita pastikan, kita keluarkan izin pada pelaku yang baik. Kita prioritaskan pada pelaku yang baik," kata Lembong

(hen/rrd)