.webp)
Setelah meresmikan pabrik Holcim di Tuban, Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin blusukan ke pabrik bahan bangunan dan konstruksi. Saleh berkunjung ke PT Wiharta Prametal yang ada di Legundi km 3,8, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur.
Di sana, Saleh banyak menerima keluhan permasalahan seputar industri metal. Mulai dari perizinan mendirikan bangunan hingga harga bahan baku yang meroket tinggi.
"Kami kesulitan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pengurusan IMB pabrik pertama beres, tetapi IMB untuk perluasan pabrik dua dan tiga sampai sekarang belum selesai. Padahal kami mengurusnya mulai 2012," curhat Dirut PT Wiharta Prametal Adi Wijaya kepada Saleh, Senin (24/8/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Harga yang dikeluarkan produsen lokal, lanjut Adi, jauh lebih mahal dibanding dengan harga bahan baku dari negara asing seperti Cina, Taiwan, dan Vietnam.
"Harga bahan baku di sini sama dengan harga barang jadi dari negara tersebut," lanjut Adi.
Keluhan Adi yang ketiga adalah mengeni bea cukai. Institusi kepabeanan ini kurang konsisten dalam penetapan pajak dan peraturan yang kurang jelas.
"Kami pesan barang dari luar sekarang, tetapi sampainya enam bulan ke depan. Barang belum sampai tapi tiba-tiba ada safeguard," kata Adi.
Mendapat keluhan itu, Saleh mengatakan, bahwa ekonomi Indonesia saat ini memang sedang melambat. Hal itu tak lepas dari ekonomi global yang menghantam ekonomi hampir seluruh negara di dunia.
Saleh berpesan bahwa dunia industri tak boleh menyerah. Masalah perizinan dan kepabeanan akan dibantu dengan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor yang lain. Dan untuk masalah bahan baku, khususnya metal, Saleh mengakui memang belum optimal.
"Kemarin saya ada pertemuan dengan dirutnya Krakatau Steel. Dan memang dari sananya sudah mahal harganya. Mungkin alatnya yang harus diganti dengan lebih modern untuk menekan harga," kata Saleh.
Namun di atas itu semua, kata Saleh, pihaknya telah menginstruksikan agar memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Bahkan instruksi itu dilanjutkan dengan menjalin kerja sama antara Kemenperin dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit penggunaan produk dalam negeri di kementerian dan lembaga negara.
"Walaupun pertumbuhan ekonomi lambat, tetapi industri kita tumbuh karena banyak investasi. Target pertumbuhan ekonomi tidak berubah, tetap 6,3-6,8 %," tandas Saleh.
(iwd/rrd)
